Follow
Tiga kali kalah praperadilan, KPK tak minta anggaran khusus
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah kalah tiga kali dalam sidang gugatan praperadilan. Walaupun begitu, Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menegaskan tak akan menyisihkan anggaran khusus untuk menghadapi gugatan praperadilan yang telah diajukan ke Komisi III DPR.
"Enggak ada. Kan nggak terlalu besar dan banyak. Pakai anggaran yang ada. Kan itu ada anggaran di penyidikan dan biro hukum," kata Ruki seusai rapat tertutup dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6).
Dalam rapat tertutup yang digelar KPK dan Komisi III DPR, lembaga antirasuah mengajukan anggaran sebesar Rp 901,1 miliar untuk tahun 2016. Ruki menjelaskan anggaran tersebut diperuntukkan untuk tiga program, pertama pemberantasan tindak pidana korupsi sebesar Rp 333,6 miliar.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
"Kedua, program dukungan manajemen dan teknis sebesar Rp 567,5 miliar," kata Ruki.
Program ketiga yakni untuk kesekjenan, yang dimana mendapatkan porsi paling besar dalam anggaran yang diajukan tersebut. Sebab, dana yang besar tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung baru dan penambahan pegawai baru.
Ruki menyebut anggaran tahun 2016 pebih besar 16 persen dari yang diajukan tahun lalu. Penyebab kenaikan tersebut untuk mengantisipasi perekrutan pegawai baru yang diperkirakan sampai 1600 pegawai. "Buat rekrutmen, latihan, gaji," kata dia.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Eddy Hiariej telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi sebesar Rp8 miliar.
Baca Selengkapnya
Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca Selengkapnya
WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca Selengkapnya