Tiga orang diperiksa jadi saksi tersangka Setya Novanto

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil tiga orang untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasud korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Setya Novanto. Ketiga saksi tersebut berasal dari unsur swasta.

"Benar tiga orang dijadwalkan hadir sebagai saksi untuk tersangka SN," ujar kepala bagian pemberitaan dan publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Selasa (26/9).

Sedianya ketiga saksi yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi adalah; Abdullah, Esther Riawaty Hari, dan Made Oka Masagung. Hingga kini, KPK belum mengonfirmasi kehadiran ketiga saksi dalam pemeriksaan hari ini.

"Saya cek terlebih dahulu," tukasnya.

Sementara itu, sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan keterlibatannya dalam proyek senilai Rp 5.9 Triliun ratusan saksi telah diperiksa.

Setnov sendiri, hingga kini belum diperiksa dengan statusnya sebagai tersangka. Sebab, pada pemeriksaan perdananya, ketua DPR itu mengajukan penangguhan pemeriksaan dengan alasan sakit dan serta proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Setya Novanto membawa sekitar 30 bukti dokumen dalam persidangan pada Senin (25/9).

Salah satunya adalah bukti terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor: 115/HP/XIV/2013.

LHP BPK dengan Nomor 115/HP/XIV/2013 juga dipergunakan dalam perkara sidang praperadilan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, yang diajukan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo.

KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 di Kemendagri pada 17 Juli 2017.

Setya Novanto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya, sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP elektronik pada Kemendagri.

Setya Novanto disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.