Tim 9 nilai sikap diam Jokowi bikin konflik KPK-Polri melebar
Merdeka.com - Anggota Tim Konsultatif Independen atau kerap disebut Tim 9, Imam Prasodjo menilai konflik akibat penyidikan kasus Komjen Budi Gunawan dan berbalik dengan kriminalisasi Abraham Samad serta Bambang Widjojanto belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Bahkan, ketegangan malah melebar akibat sikap diam Presiden Joko Widodo.
Menurut Imam, kenyataan terjadi saat ini jauh di luar perkiraannya. Apalagi beberapa lembaga negara mulai terseret pusaran kasus, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ikut-ikutan dilaporkan ke polisi.
"Ini yang kita enggak ingin. Upaya-upaya yang selama ini kita perjuangkan melebar ke mana-mana," kata Imam kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/3).
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
Imam malah memperingatkan Presiden Jokowi juga punya andil membuat masalah berlarut-larut. Dia mengaku tidak bisa diam melihat kenyataan sikap Presiden Jokowi.
"Kalau menurut saya tatarannya memang ada leadership di atas yang harus segera menentukan secara lebih decisive. Tapi ketika di atas itu enggak melakukan langkah-langkah yang lebih decisive, apa terus kemudian akan diam saja? Kan harus ada unsur di tengah maupun di bawah ikut menyelesaikan," ujar Imam.
Menurut hasil pembicaraan Tim Sembilan dengan pimpinan KPK hari ini, Imam memperingatkan Presiden Jokowi supaya masalah antarlembaga penegak hukum itu jangan mengarah kepada terancamnya hak-hak masyarakat dan demokrasi. Sebab menurut dia saban hari ketegangan baru malah bermunculan.
Apalagi Imam merasa situasi saat ini cukup rawan. Yakni dengan pelemahan Rupiah dan merambatnya harga-harga kebutuhan pokok. Dia khawatir hal ini bisa-bisa memicu reaksi keras dari masyarakat, ditambah dengan peliknya pertarungan lembaga penegak hukum.
"Negeri ini kan sedang berada di situasi rentan. Anda tahu sendiri yang terjadi pada situasi moneter kita, situasi rupiah, harga-harga barang yang sekarang mulai merambat. Kalau ini enggak kondusif, ini akan melebar kemana-mana. Karena tensinya enggak hanya sekadar dua lembaga, publik di luar ikut," lanjut Imam. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut KPK, ego sektoral antar lembaga-lembaga tersebut masih terjadi sehingga menghambat koordinasi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaJohan Budi meminta agar permasalahan itu disampaikan kepada Komisi III DPR RI sebagai mitra KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terbuka untuk bertemu dengan siapa saja. Namun, Jokowi ingin menghormati KPK sebagai institusi yang independen.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) soal Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK.
Baca SelengkapnyaKejagung berkoordinasi lintas instansi dalam menangani perkara ini.
Baca SelengkapnyaIrjen Pol Karyoto akhirnya buka suara soal kejelasan nasib kasus dugaan kebocoran data KPK perkara korupsi Kementerian ESDM
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaKejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca SelengkapnyaKPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak agar sejumlah kasus yang berhubungan dengan keluarga mantan Jokowi agar dapat segera diusut.
Baca Selengkapnya