Tim Independen minta Bareskrim tunda usut kasus pimpinan KPK
Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Independen Jimly Asshiddiqie meminta kepada Bareskrim Polri untuk menunda proses hukum para komisioner KPK yang semuanya dilaporkan ke Bareskrim. Pasalnya, jika pengusutan kasus diteruskan maka lembaga anti korupsi ini akan lumpuh total.
"Ya tolonglah ini, mereka (pimpinan KPK) kasusnya kasus lama, kan kalau misalkan ada satu dari mereka punya kasus enam tahun lalu, kenapa Bareskrim tidak bisa menunda saja sampai enam bulan ke depan. Harus bisa sabar gitu lho. Supaya kerja mereka di enam tujuh bulan sampai Desember itu bisa tidak terganggu," jelas Jimly kepada wartawan di Kantor DKPP, Jakarta, Jumat (6/2).
Mantan Ketua MK ini pun berpandangan bahwa banyaknya para pimpinan KPK di laporkan kasusnya kepada Bareskrim Polri harusnya dilihat dahulu masa waktu kasusnya. Menurutnya jika setiap kasus masa waktunya lama lalu kenapa Bareskrim tidak bisa menunda pelaksanaan penyidikan kasus mereka sampai batas akhir Desember, di mana itu adalah masa jabatan pimpinan KPK yang bekerja saat ini.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Kenapa Pemprov DKI ingin atur jam kerja? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
-
Kenapa Kapolri minta jajaran di Bali siapkan sistem delaying di Gilimanuk? Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran di Bali untuk mempersiapkan dan mendukung ASDP dalam menerapkan delaying sistem di Pelabuhan Gilimanuk, demi meminimalisir potensi antrean di area tersebut.
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Harapan kita para pimpinan KPK ditunda dulu kasusnya kita ini kan mintanya lembaga itu jangan sampai lumpuh. Paling tidak sampai desember tahun ini lah," terang Jimly.
Apalagi, lanjut Jimly, ada ancaman juga bila para pegawai di KPK pun akan mogok kerja.
"Kita harus antisipasi hal-hal seperti itu juga ancaman dari staff KPK yang katanya mau mogok kalau pimpinan mereka semua di kriminalisasi, jangan dianggap sepele ini kan masalah serius," tandasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu.
Baca SelengkapnyaKPK mencegah Sekjen DPR keluar negeri terkait kasus korupsi pengadaan rumah dinas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.
Baca SelengkapnyaKejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.
Baca SelengkapnyaKPK hanya memberikan sebuah surat sebagai pernyataan bahwa pihaknya tidak dapat menghadiri persidangan
Baca Selengkapnya“Mendorong Kapolda metro Jaya Irjen Karyoto menunda sementara proses hukum terhadap Aiman Witjaksono," kata Ketua IPW
Baca SelengkapnyaProses hukum terhadap calon kepala daerah akan ditunda hingga perhelatan Pilkada selesai.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, KPK telah mencegah anak buah Hasto bersama tiga advokat dan satu mantan kader PDIP
Baca SelengkapnyaHal itu demi menghindari adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kasus hukum selama kontestasi.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung mengaku sering mengalami kendala dalam penanganan kasus tindak pidana pemilu.
Baca SelengkapnyaPadahal kasus tersebut sudah hampir satu tahun lamanya, dan hingga saat ini tidak ada kejelasan perihal berkas perkaranya.
Baca SelengkapnyaIndra saat ini berstatus caleg NasDem dapil Jawa Tengah 1.
Baca Selengkapnya