Tim Jokowi Laporkan Sejumlah Isu Hoaks di Medsos dan Perusakan APK di Jabar
Merdeka.com - Kubu Jokowi-Maruf Amin di Jawa Barat melaporkan isu hoaks di media sosial dan perusakan alat peraga kampanye (APK). Mereka berharap kasus ini bisa tuntas melalui jalur hukum agar bisa jadi pembelajaran dan pendewasaan politik dalam kontestasi demokrasi.
Pelaporan itu dilakukan kepada Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jabar oleh pihak yan mengatasnamakan Satgas Anti Hoax Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Jawa Barat pada Rabu (27/3). Tim ini dikomandoi oleh kuasa hukum satgas sekaligus Sekretaris TKD, Abdy Yuhana.
Menurutnya, ada 30 temuan penyerangan berupa berita bohong dan fitnah terhadap Joko Widodo melalui media sosial maupun aplikasi pesan WhatsApp. Isu yang digunakan terkait PKI, antek asing, agama hingga tentang kebijakan legalisasi pernikahan sesama jenis.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang menyebarkan hoaks ini? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Apa isi hoaks yang beredar? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
Selain itu, banyak juga penyebaran berita yang salah terkait program kartu sakti Joko Widodo dan pembantaian kepada agama mayoritas jika petahana memenangkan Pilpres 2019.
"Kami melaporkan 30 bukti berdasarkan laporan dari masyarakat, termasuk grup WA, dari Facebook, Instagram dan lain-lain. Isunya segala macam. Pesantren ditutup lah, pembohong lah, melegalkan LGBT dan banyak fitnah. Ini kan enggak baik untuk pendewasaan politik masyarakat. Makanya kami laporkan," katanya saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.
Dari jumlah laporan yang disampaikan kepada Polda Jabar, Abdy menyebut berita bohong itu pun melibatkan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Banjar. Meskipun yang bersangkutan sudah meminta maaf, namun pihaknya mengaku tetap akan melanjutkan proses hukum.
Selain soal serangan berita bohong, pelaporan pun menyangkut kampanye oleh ASN dan perusakan APK. Menurutnya, kejadian perusakan baliho di Sukabumi pada gambar-gambar Jokowi-Ma'ruf Amin dilakukan secara sengaja dan ada niatan supaya baliho tersebut tidak ada di daerah Sukabumi.
"Ada cukup banyak (APK) yang dirusak, hampir merata di daerah Sukabumi, dari Warung Kiara sampai Pelabuhan Ratu," katanya.
"Kami juga melaporkan ASN di daerah Banjar, pertama soal berita bohong yang ia sebarkan di media sosial, lalu ada juga ASN asal Banjar juga yang aktif melakukan kampanye untuk 02. Kejadian (hoaks dan perusakan) itu terjadi baru-baru ini. Masih di bulan ini," terangnya.
Selain untuk pembelajaran kepada masyarakat lain, upaya hukum yang dilakukannya ini ia akui sebagai respon dari pidato Jokowi yang menegaskan serta mengajak pendukung dan relawannya melawan hoaks.
Lebih lanjut ia mengimbau kepada semua pihak agar mengisi Pilpres 2019 dengan visi misi program.
"Pak Jokowi orang paling sabar. Tetapi, fitnah dan diserang berita bohong itu ada batas toleransinya. Kami ingin menyampaikan bahwa fitnah dan hoaks itu melawan hukum. Setiap pelanggaran pidana, semua diselesaikan dengan hukum," tegasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca SelengkapnyaBeredar video dengan klaim Jokowi dipolisikan Anies Baswedan dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh
Baca SelengkapnyaLangkah hukum akan diterapkan Kominfo apabila ditemukan kasus hoaks yang memiliki intensitas berat dan berpotensi memecah belah bangsa.
Baca SelengkapnyaPenyebaran hoaks Pemilu ditemukan paling tinggi di Facebook.
Baca SelengkapnyaAda tiga laporan dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dengan terlapor Rocky Gerung yang dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri.
Baca Selengkapnyaperistiwa bermula ketika Rocky Gerung menghadiri konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB). Di acara itu pernyataan Rocky dianggap hoaks dan hasutan.
Baca SelengkapnyaBerita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca SelengkapnyaPemeriksaan terkait kasus dugaan penyebaran berita hoaks atau bohong yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri menaikkan kasus penyebaran berita bohong alias hoaks yang menjerat Rocky Gerung ke tahap penyidikan.
Baca SelengkapnyaBeberapa pernyataan Rocky yang menjadi catatan Johannes, diantaranya soal penundaan pemilu.
Baca SelengkapnyaDaftar platform ini paling banyak sebar hoaks terlebih jelang pemilu.
Baca SelengkapnyaSecara pribadi, Jokowi mengaku tak masalah dihina dan diejek.
Baca Selengkapnya