Follow
Tim Pansus RUU Anti Terorisme minta masukan ke Ponpes Ngruki
Merdeka.com - Anggota tim Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hari ini, Kamis (21/7), berkunjung ke Solo. Mereka mendatangi Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo.
Di ponpes didirikan terpidana terorisme Ustaz Abu Bakar Baasyir, tim berjumlah delapan orang meminta pendapat dan masukan dari pimpinan ponpes dalam menyusun RUU Antiterorisme.
"Jadi kedatangan kami ke Solo ini tidak pilih-pilih. Kami melakukan silaturahim ke sini karena ponpes juga bagian dari negara. Kami ingin meminta saran pendapat dan masukan dalam menyusun Rumusan Undang-Undang Anti Terorisme ini. Alhamdulillah sarannya bagus," ujar Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, M Syaiful Bahri Anshori.
-
Apa definisi terorisme menurut UU 5/2018? Sementara, menurut pasal 1 angka 2 perpu 1/2002 UU 5/2018, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas serta menimbulkan korban yang bersifat massal.
-
Bagaimana UU Pemilu memastikan keadilan? Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:• Mandiri• Jujur• Adil• Berkepastian Hukum• Tertib• Terbuka• Proporsional• Profesional• Akuntabel• Efektif• Efisien
-
Mengapa UU Pemilu terbaru diterbitkan? Penerbitan Undang-Undang baru ini sebagai langkah signifikan dalam reformasi sistem Pemilu di Indonesia.
-
Apa yang ingin diputuskan secara adil? Apabila permohonan perceraian ini diterima, Ryan juga berhak untuk meminta hak asuh anak. Hak asuh anak seharusnya diberikan secara adil karena keduanya memiliki hak yang sama,
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dilakukan? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kenapa revisi UU Desa diusulkan? Mereka memandang revisi UU Desa dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun atau 9 tahun. Selain itu, revisi UU ini juga dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan perangkat desa, serta perlindungan hukum bagi kepala desa dan perangkat desa dalam pengambilan kebijakan pembangunan desa.
Syaiful Bahri menjelaskan, selama hampir dua jam pihaknya mendapat beberapa masukan. Antara lain tentang perlunya kejelasan atau transparansi serta adanya nilai keadilan dalam menerapkan UU Antiterorisme.
"Ada sejumlah masukan lainnya yang kami catat dan menjadi bahan kajian dalam menyusun RUU Antiterorisme," katanya.
"Ada dua pola yang kita gunakan, ada yang kita datangi seperti di Ngruki imi, ada juga yang kita undang untuk berdiskusi. Di Jakarta kan juga banyak pesantren. Masukan ini sangat penting agar undang undang ini dapat diterima dan memberikan kemaslahatan bagi semua," pungkasnya (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Panja ini akan mengawasi posisi TNI pada pesta demokrasi tahun depan.
Baca Selengkapnya
Agus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca Selengkapnya
Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.
Baca Selengkapnya
Nusron menegaskan bahwa Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi anggota.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya
DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca Selengkapnya
Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud merespons kasus penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca Selengkapnya
Menetapkan anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid sebagai Ketua Pansus Angket Haji 2024
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta Agus berkolaborasi dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat terkait penanganan Papua.
Baca Selengkapnya
Netralitas Polri terus diragukan berbagai pihak jelang Pemilu 2024. Wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan netralitas TNI-Polri pun digulirkan.
Baca Selengkapnya
Setidaknya ada satu tujuan mulia di balik dorongan mewujudkan hak angket
Baca Selengkapnya
Usulan pembentukan Panja Netralitas Polri ini muncul saat rapat Komisi III DPR dengan Polri
Baca Selengkapnya