Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tim Pengawas Intelijen dibentuk, jual beli informasi makin rawan

Tim Pengawas Intelijen dibentuk, jual beli informasi makin rawan badan intelijen negara. ©bin.go.id

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi membentuk Tim Pengawas (Timwas) Intelijen. Sebanyak 14 anggota telah dilantik langsung oleh Ketua DPR Ade Komaruddin dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (26/1) lalu.

Terbentuknya timwas ini ternyata tak membuat semua pihak merasa puas, banyak yang meyakini akan terjadi kebocoran data dan informasi. Padahal, timwas ini dibentuk untuk mengawasi kinerja badan-badan intelijen di Indonesia.

Benarkah bisa terjadi praktik jual beli data?

Menurut Analis Intelijen dari The Indonesia Intelligence Institute, Ridlwan Habib, kebocoran informasi dengan terbentuknya timwas semakin besar. Kondisi ini terjadi karena banyak orang yang terlibat dalam setiap rapat di DPR.

"Ini sangat rawan, karena selain anggota DPR, tim pengawas punya perangkat. Isinya bisa perangkat , bisa sekretariat, administrasi, teknik, dan anggota. Sehingga semakin banyak orang yang bisa bersentuhan dengan data itu," ujar Ridlwan saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (29/1) kemarin.

Dia menjelaskan, dalam teori keamanan semakin banyak orang yang mengetahui sebuah informasi maka berisiko besar menjadi unclassified atau bukan rahasia. Sebab, ketika intelijen membeberkan sebuah informasi maka data bisa diperlihatkan fisiknya berupa kertas, surat atau elektronik, di mana seluruhnya memiliki kelemahan yang besar.

Data yang tercantumkan dalam kertas dapat diperbanyak, atau difoto. Sedangkan data dalam bentuk digital bisa dicuri maupun disadap.

"Orang yang bekerja sama memiliki akses ke orang lain. Jual beli informasi bisa saja terjadi, bisa jadi bukan hanya anggota DPR tapi juga perangkatnya. Agen rahasia punya cara pintar untuk mendeteksi keamanan," paparnya.

Ada prinsip yang dipegang di dunia intelijen, yakni MICE atau kependekan dari money, ideologi, coertion, dan ego. Keempatnya bisa menjadi senjata pihak lain untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Money adalah iming-iming uang, ideologi berarti dengan sukarela menyeahkan data karena kesamaan pandangan, coertion yang berarti mendapatkan informasi dengan pemaksaan atau ancaman, dan ego yang bisa terjadi karena adanya tawaran jabatan.

Bagaimana dengan Anda? Apakah setuju dengan pembentukan Tim Pengawas Intelijen?

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
BAIS TNI Diretas Hacker, Sangat Berbahaya untuk Keamanan Intelijen
BAIS TNI Diretas Hacker, Sangat Berbahaya untuk Keamanan Intelijen

Fahmi meminta agar BSSN melakukan evaluasi menyeluruh.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap Para Jago IT, TNI Buka Rekrutmen untuk Perkuat Satuan Siber Buntut Peretasan Data BAIS
Siap-Siap Para Jago IT, TNI Buka Rekrutmen untuk Perkuat Satuan Siber Buntut Peretasan Data BAIS

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membuka rekrutmen khusus untuk masyarakat yang memiliki kemampuan terkait IT.

Baca Selengkapnya
BSSN Jelaskan Soal Dugaan Kebocoran data INAFIS Polri
BSSN Jelaskan Soal Dugaan Kebocoran data INAFIS Polri

BSSN masih berkoordinasi dengan Polri terkait dugaan kebocoran data INAFIS tersebut.

Baca Selengkapnya
Banyak yang Tak Sadar, Kebiasaan Ini Sering Buat Data Bocor dan Dipakai untuk Pinjol
Banyak yang Tak Sadar, Kebiasaan Ini Sering Buat Data Bocor dan Dipakai untuk Pinjol

Kecanggihan teknologi satu sisi memudahkan masyarakat, sisi lainnya dari kemudahan itu justru menciptakan celah kejahatan.

Baca Selengkapnya
Seberapa Besar Kerugian ISP Akibat RT RW Net Ilegal? Ini Hitung-hitungan APJII
Seberapa Besar Kerugian ISP Akibat RT RW Net Ilegal? Ini Hitung-hitungan APJII

RT RW net ilegal berpotensi merugikan ISP legal karena banyak faktor.

Baca Selengkapnya
Kebocoran Data Kerap Terjadi, Mayjen TNI Kunto: Perang Siber Dimulai, Indonesia Diserang
Kebocoran Data Kerap Terjadi, Mayjen TNI Kunto: Perang Siber Dimulai, Indonesia Diserang

Indonesia dilanda serangan siber dalam beberapa tahun terakhir. Yang paling membuat geger adalah diserangnya Pusat Data Nasional.

Baca Selengkapnya
Undang-Undang Perlindungan Data Sering Dianggap Jadi Formalitas Saja
Undang-Undang Perlindungan Data Sering Dianggap Jadi Formalitas Saja

Meski undang-undang ini sudah diberlakukan, penerapannya masih sering kali dianggap sebagai formalitas semata.

Baca Selengkapnya
Antisipasi Gangguan Pilkada, Menko Hadi: Saya Wanti-Wanti Aparat Intelejen, Daun Jatuh Saja Harus Tahu
Antisipasi Gangguan Pilkada, Menko Hadi: Saya Wanti-Wanti Aparat Intelejen, Daun Jatuh Saja Harus Tahu

Dia bahkan mewanti-wanti intelejen negara harus untuk mengantisipasi gangguan

Baca Selengkapnya
Menkominfo: Indonesia Urutan ke-10 Jadi Target Hacker Global
Menkominfo: Indonesia Urutan ke-10 Jadi Target Hacker Global

Menkominfo mengakui hacker global berhasrat menyerang Indonesia.

Baca Selengkapnya
Benarkah Pedagang Keliling yang Bawa HT adalah Intel yang Menyamar?
Benarkah Pedagang Keliling yang Bawa HT adalah Intel yang Menyamar?

Banyak yang bilang pedagang keliling yang bawa HT adalah intel, bagaimana faktanya?

Baca Selengkapnya
Perang Siber Itu Sudah Terjadi
Perang Siber Itu Sudah Terjadi

Tak ada yang kebal terhadap kebocoran, karena mengetahui kekuatan informasi sebuah negara adalah sesuatu yang penting di era sekarang.

Baca Selengkapnya
Respons Polri Soal Revisi UU Beri Kewenangan Melakukan Penyadapan dan Galang Intelijen
Respons Polri Soal Revisi UU Beri Kewenangan Melakukan Penyadapan dan Galang Intelijen

Beberapa poin revisi UU Polri menjadi sorotan akan diberi kewenangan pengawasan dan akses blokir ruang siber, penyadapan, sampai penggalangan intelijen.

Baca Selengkapnya