Tim Pengawas Intelijen dibentuk, jual beli informasi makin rawan
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi membentuk Tim Pengawas (Timwas) Intelijen. Sebanyak 14 anggota telah dilantik langsung oleh Ketua DPR Ade Komaruddin dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (26/1) lalu.
Terbentuknya timwas ini ternyata tak membuat semua pihak merasa puas, banyak yang meyakini akan terjadi kebocoran data dan informasi. Padahal, timwas ini dibentuk untuk mengawasi kinerja badan-badan intelijen di Indonesia.
Benarkah bisa terjadi praktik jual beli data?
-
Siapa saja yang berisiko? Salah satu kelompok yang berisiko tinggi mengalami sindrom ini adalah individu dengan jenis penyakit Parkinson yang dikenal sebagai sindrom corticobasal (CBS), di mana sekitar 30% dari mereka dapat mengalami AHS.
-
Kenapa informasi yang salah berbahaya? 'Sering kali orang terdekat justru memberikan informasi yang tidak terbukti kebenarannya sehingga menghalangi para pejuang kanker payudara mendapatkan pengobatan lanjutan,' jelasnya.
-
Mengapa penghindaran berita meningkat? Para penulis laporan ini memperkirakan kenaikan angka ini disebabkan oleh berita perang di Ukraina dan Timur Tengah. Saat ini, penghindaran berita berada pada tingkat rekor tertinggi.
-
Siapa yang terkena dampak celah keamanan ini? Awalnya, Google percaya bahwa masalah ini hanya berdampak pada perangkat Pixel, namun kemudian terungkap bahwa ini adalah isu yang lebih luas yang mempengaruhi seluruh ekosistem Android, termasuk ponsel Samsung.
-
Informasi apa yang disebarluaskan? Diseminasi adalah proses penyebaran informasi, temuan, atau inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola agar dapat dimanfaatkan oleh kelompok target atau individu.
-
Kenapa kejahatan siber di Indonesia sangat berbahaya? Kejahatan siber dengan berbagai bentuk dan tingkat kompleksitasnya, menjadi ancaman serius bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara secara keseluruhan.
Menurut Analis Intelijen dari The Indonesia Intelligence Institute, Ridlwan Habib, kebocoran informasi dengan terbentuknya timwas semakin besar. Kondisi ini terjadi karena banyak orang yang terlibat dalam setiap rapat di DPR.
"Ini sangat rawan, karena selain anggota DPR, tim pengawas punya perangkat. Isinya bisa perangkat , bisa sekretariat, administrasi, teknik, dan anggota. Sehingga semakin banyak orang yang bisa bersentuhan dengan data itu," ujar Ridlwan saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (29/1) kemarin.
Dia menjelaskan, dalam teori keamanan semakin banyak orang yang mengetahui sebuah informasi maka berisiko besar menjadi unclassified atau bukan rahasia. Sebab, ketika intelijen membeberkan sebuah informasi maka data bisa diperlihatkan fisiknya berupa kertas, surat atau elektronik, di mana seluruhnya memiliki kelemahan yang besar.
Data yang tercantumkan dalam kertas dapat diperbanyak, atau difoto. Sedangkan data dalam bentuk digital bisa dicuri maupun disadap.
"Orang yang bekerja sama memiliki akses ke orang lain. Jual beli informasi bisa saja terjadi, bisa jadi bukan hanya anggota DPR tapi juga perangkatnya. Agen rahasia punya cara pintar untuk mendeteksi keamanan," paparnya.
Ada prinsip yang dipegang di dunia intelijen, yakni MICE atau kependekan dari money, ideologi, coertion, dan ego. Keempatnya bisa menjadi senjata pihak lain untuk mendapatkan data yang diperlukan.
Money adalah iming-iming uang, ideologi berarti dengan sukarela menyeahkan data karena kesamaan pandangan, coertion yang berarti mendapatkan informasi dengan pemaksaan atau ancaman, dan ego yang bisa terjadi karena adanya tawaran jabatan.
Bagaimana dengan Anda? Apakah setuju dengan pembentukan Tim Pengawas Intelijen?
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fahmi meminta agar BSSN melakukan evaluasi menyeluruh.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membuka rekrutmen khusus untuk masyarakat yang memiliki kemampuan terkait IT.
Baca SelengkapnyaBSSN masih berkoordinasi dengan Polri terkait dugaan kebocoran data INAFIS tersebut.
Baca SelengkapnyaKecanggihan teknologi satu sisi memudahkan masyarakat, sisi lainnya dari kemudahan itu justru menciptakan celah kejahatan.
Baca SelengkapnyaRT RW net ilegal berpotensi merugikan ISP legal karena banyak faktor.
Baca SelengkapnyaIndonesia dilanda serangan siber dalam beberapa tahun terakhir. Yang paling membuat geger adalah diserangnya Pusat Data Nasional.
Baca SelengkapnyaMeski undang-undang ini sudah diberlakukan, penerapannya masih sering kali dianggap sebagai formalitas semata.
Baca SelengkapnyaDia bahkan mewanti-wanti intelejen negara harus untuk mengantisipasi gangguan
Baca SelengkapnyaMenkominfo mengakui hacker global berhasrat menyerang Indonesia.
Baca SelengkapnyaBanyak yang bilang pedagang keliling yang bawa HT adalah intel, bagaimana faktanya?
Baca SelengkapnyaTak ada yang kebal terhadap kebocoran, karena mengetahui kekuatan informasi sebuah negara adalah sesuatu yang penting di era sekarang.
Baca SelengkapnyaBeberapa poin revisi UU Polri menjadi sorotan akan diberi kewenangan pengawasan dan akses blokir ruang siber, penyadapan, sampai penggalangan intelijen.
Baca Selengkapnya