Tim Saber Pungli terima 17.063 aduan, paling banyak di Kemendagri

Merdeka.com - Tim Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli telah menerima 17.063 aduan dari masyarakat sejak diresmikan pada 28 Oktober silam. Dari seluruh aduan, tim telah melaksanakan 22 operasi tangkap tangan (OTT) hingga sekarang.

Rinciannya, terdapat 9.993 laporan yang masuk melalui SMS di dua nomor berbeda, 4.494 laporan melalui email, 1.002 laporan melalui telepon, 1.574 melalui aplikasi Android, 16 laporan dari posko, dan 107 laporan melalui surat pos.

"Ini menunjukkan ekspektasi masyarakat terhadap Tim Saber Pungli sangat tinggi," ujar Inspektur Pengawasan Umum Polri (Irwasum Polri) sekaligus menjabat sebagai Ketua Satgas Tim Saber Pungli Komjen Dwi Priyatno, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (16/12).

Menurut Dwi, pengungkapan kasus hingga digelarnya OTT berdasarkan laporan dari 49 unit pemberantasan pungli (UPP) yang terdiri dari 15 kementerian dan 34 pemerintah provinsi. Dari 22 OTT yang dilakukan, Dwi menyebut ada beberapa kasus yang angka pungutannya terkesan kecil, namun apabila diakumulasi jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

"Beberapa kasus kesannya kecil, hanya Rp 500 ribu sampai Rp 2 juta. Tapi pas diungkap sampai miliaran rupiah. Misalnya di Tanjung Perak yang sampai Rp 15 miliar, bahkan ada tindak pidana pencucian uangnya," ujar Dwi.

Sejauh ini, lanjutnya, tim mencatat kalau kementerian dan lembaga yang tertinggi masuk dalam laporan punglinya ialah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini disebabkan oleh sektor Kemendagri yang rawan pungli, antara lain di bidang perizinan, kepegawaian, pengadaan, serta pelayanan publik.

"Terutamanya di bidang perizinan. Sementara itu dari seluruh provinsi, Jawa Barat menjadi yang tertinggi laporan punglinya," kata Dwi.

Lebih lanjut, Dwi menegaskan, kalau saat ini pihaknya tengah menurunkan tim untuk melakukan pengecekan di sektor pelayanan publik di Jawa Barat. Hal tersebut guna mengetahui penyebab dari tingginya laporan pungli tersebut.

"Ini untuk melihat apa yang disampaikan masyarakat ini, baik untuk pencegahan maupun penindakan," pungkasnya. (mdk/rnd)