Tim untuk usut testimoni Fredi Budiman harusnya dibentuk presiden
Merdeka.com - Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengapresiasi langkah Polri, BNN dan TNI yang membuat tim khusus untuk menyelidiki testimoni pernyataan Fredi Budiman. Langkah yang dibuat masing-masing instansi ini merupakan awal yang baik untuk membongkar mafia di tubuh institusi negara.
Meski demikian, Bambang menilai seharusnya penyelidikan itu dilakukan oleh satu tim saja yang di dalamnya terdapat orang-orang yang dinilai independen. Sebab dikhawatirkan kasus ini akan saling menutupi atau malah saling menuduh dalam prosesnya.
"Kami menyarankan tim ini hanya dibuat satu yang dibuat langsung oleh Presiden. Karena kalau sendiri-sendiri nanti khawatir ada yang saling menutup atau saling menuduh," ujar Bambang di Kantor KontraS Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (12/8).
-
Siapa yang bentuk tim investigasi? Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi internal, usai penganiayaan yang dilakukan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
-
Siapa yang dibantu oleh kesimpulan? Kesimpulan bertujuan untuk membantu pembaca memahami mengapa penelitian Anda penting setelah mereka selesai membacanya.
-
Siapa yang terlibat dalam penelitian? Studi ini, yang melibatkan sekitar 1,5 juta orang dewasa dari berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Norwegia, dilakukan selama periode 15 tahun oleh tim peneliti dari Universitas Toronto.
-
Siapa saja yang terlibat dalam penelitian ini? 'Pengalaman dalam kehidupan nyata, berbeda dengan urutan abstrak, sering melibatkan orang lain,' tambah dia.
-
Siapa yang terlibat dalam penelitian ini? Dalam penelitian ini, para ilmuwan dari East China Normal University merekrut 76 pria berusia 18 hingga 34 tahun yang memiliki pasangan wanita tetap dan melakukan hubungan seksual setidaknya sekali seminggu.
Bambang menuturkan bila tim tersebut dibuat oleh presiden, independensinya akan lebih terjaga. Tak hanya diteliti oleh masing-masing instansi, tim ini juga bisa mengikutsertakan para pakar dalam prosesnya.
"Karena ini beda lembaga, jadi lebih baik ditarik dan dibentuk langsung oleh presiden," tambah Bambang.
Tak salah memang bila masing-masing instansi membuat timnya sendiri karena itu memang haknya untuk menelisik lembaganya. Namun hanya saja, jangan sampai hal tersebut justru melindungi atau mengaburkan kebenaran fakta tersebut. Sebab, kasus ini memiliki dampak yang signifikan.
"Seharusnya satu saja, karena hak ya silakan saja. Mereka punya kewenangan dan hak untuk meneliti, tapi karena ini masalah besar, jadi jangan sampai mengaburkan sesuatu yang ada," tegas Bambang.
"Informasi dari Fredi Budiman yang disampaikan lewat Haris Azhar sangat penting dan perlu ditangani secara serius," tandasnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Febri mengaku hanya saat penyelidikan dirinya menjadi kuasa hukum dari politikus NasDem itu.
Baca SelengkapnyaDasco memastikan, hasil kerja Gugus Tugas Sinkronisasi akan menjadi bahan rumusan kebijakan strategis Prabowo.
Baca SelengkapnyaSaat dikonfirmasi langsung, menurut Budiman, hal itu bukan keceplosan. Melainkan sebuah analisis yang belum diketahui kepastiannya.
Baca SelengkapnyaSukamta mengatakan satgas tersebut harus terdiri dari beberapa ahli, bukan hanya dari kominfo maupun BSSN saja
Baca SelengkapnyaKetua Umum PBB Yuslir Ihza Mahendra ditunjuk Prabowo menjadi Ketua tim hukum untuk sengketa pilpres
Baca SelengkapnyaAlexander mengatakan, saat melakukan tangkap tangan, tim dari KPK sudah mendapatkan setidaknya dua alat bukti.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan proses penyelidikan tetap dilakukan dengan tetap saling menjaga marwah.
Baca SelengkapnyaKetut Sumedana mengatakan untuk kasus ini telah ditangani oleh masing-masing pimpinan institusi
Baca SelengkapnyaAwan gelap demokrasi tetap terjadi dan mengganggu seluruh legitimasi dari proses demokrasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSejumlah elite Gerindra ditugaskan Prabowo dalam Tim Gugus Tugas Sinkronisasi dalam rangka persiapan menyongsong pemerintahan Prabowo.
Baca SelengkapnyaKehadiran mantan pimpinan KPK itu diharapkan akan membawa kemenangan bagi pasangan AMIN.
Baca SelengkapnyaPembentukan timsus hukum itu berdasarkan keputusan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya