Timses Anies-Sandi bakal laporkan temuan DPT aneh di Jakbar ke KPU

Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Pemenang pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno, Muhammad Taufik mengungkap sebanyak 28.853 pemilih invalid pada Pilkada DKI Jakarta putaran pertama 15 Februari lalu, perihal DPT, Surat Keterangan (Suket), dan KTP yang bermasalah. Hal itu ditemukan di wilayah Jakarta Barat.

"Setelah kita sisir kembali baru DPT yang kita gunakan pada putaran pertama ternyata banyak data pemilih menurut kami tidak berhak untuk dicantumkan," ujar Taufik di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Jakarta Pusat, Senin (20/3).

Menurut Taufik, temuan tersebut akan dilaporkan secepatnya ke KPU DKI Jakarta. "Saya, Lulung, Sri Wicaksana dan Pak Ferrial, para pemimpin fraksi akan datangi KPUD kemudian kita datangi dukcapil," kata Taufik.

Selain itu, lanjut Taufik, dirinya juga akan membahas tentang masalah blangko KTP yang akan diproduksi sebanyak 500 ribu unit menjelang putaran kedua. Padahal atas instruksi PLT Gubernur DKI Sumarsono, yang dibutuhkan adalah sebanyak 57 ribu blanko.

"Kalau kebutuhannya 57 ribu maka penuhi segitu jangan dikasih lebih. kalau dibuat banyak saya akan curiga itu dukcapil mau ikut main dalam pilkada untuk calon tertentu," pungkasnya.

Sebelumnya, tim pemenangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan- Sandiaga Uno, mengungkap, ada 29.331 atau sekitar 1,8 persen dari 1.653.051 Daftar Pemilih Tetap (DPT) invalid dan ganda pada putaran pertama. Data tersebut ditemukan di wilayah Jakarta Barat.

Menurut Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Muhammad Taufik, data itu didapat dari penyisiran secara mendetil oleh Timnya pada DPT. Data tersebut dianalisa lewat Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dan nomor kartu keluarga (KK).

"Ada 12 kategori data invalid NIK dan nomor KK. Pertama NAIK atau KK tidak berjumlah 16 digit. Padahal nomor NIK/KK harus berjumlah 16 digit. Kedua NIK/KK berakhiran 0000 sebanyak tujuh pemilih. Temuan ini dianggap invalid, lantaran empat digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK/KK. Harusnya kan ada nomor penerbitan, masa 0000," kata Taufik di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Jakarta Pusat, Senin (20/3).

Selain itu, tim juga mencatat data invalid NIK/KK kode kabupaten/kota 00 atau kode kecamatan 00 sebanyak 67 pemilih. Taufik mencontohkan, kode 73 untuk nomor KK Jakarta Barat. Bila NIK/KK 00 maka terindikasi invalid.

"Dari penyisiran, tim mendapati 2.963 KK berdomisili di luar DKI Jakarta. Kode domisili KK di DKI Jakarta adalah 31. KK Berdomisili di Luar Kabupaten/Kota ada 4.604 KK di luar Jakarta Barat. Kode KK Jakbar adalah 3173," katanya.

Selain itu, pada poin keenam, tim menemukan KK format tanggal perekaman tidak terbaca format tanggal sebanyak 1.009 pemilih. Untuk penerbitan KK, harus ada enam digit kedua untuk tanggal perekaman. Sementara, ada juga KK terbit sebelum tahun 2005.

"Kita juga menemukan 147 KK yang diterbitkan sebelum tahun 2005. KK valid harus setelah tahun 2005. Ada juga KK terbit setelah penetapan DPT sebanyak 620 KK pada tanggal 12 Desember 2016. Temuan ini dianggap invalid dan mencurigakan," tegasnya.

Lanjut Taufik, timnya juga menemukan NIK tidak terbaca dan juga tidak sesuai jenis kelamin ada 3.650. Lanjutnya, ada juga NIK kode provinsi di luar dalam wilayah kependudukan.

"Sesuai dengan pasal 37 PP Nomor 37 Tahun 2007, maka NIK KTP harus sesuai dengan kode wilayah. Namun dalam penyisiran ditemukan ada 15 NIK KTP di luar wilayah kependudukan. NIK Kode Kabupaten/Kota di luar dalam wilayah Kependudukan ada 2.805 NIK pemilih tidak sesuai dengan kode kabupaten di Jakarta. Adapun total dari data invalid sebanyak 28.853 pemilih. Sementara itu ada 477 pemilih ganda dari delapan kecamatan di Jakarta Barat," bebernya.

Atas temuan itu, dirinya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengajak masyarakat menjaga pilkada DKI Jakarta ini dengan damai juga bebas dari kecurangan.

"Kami mengajak Pilkada tanpa kecurangan dan pemalsuan dokumen," tutup dia.