Timses keberatan kebijakan pembatasan sumbangan bagi paslon Pilkada

Merdeka.com - Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Gus Ipul - Puti keberatan terkait kebijakan donatur pilkada terhadap pasangan calon.

Berdasarkan Pasal 74 Ayat 5 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, KPU membatasi donasi sumbangan bagi pasangan calon sebesar Rp 416 M.

Tim pemenangan pasangan calon Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno mempertanyakan wacana KPU Jatim terkait pembatasan penggalangan dana kampanye. Sebelumnya, pembatasan dana kampanye tiap paslon maksimal Rp 416 miliar.

Sekretaris tim pemenangan Gus Ipul-Puti Sri Untari mengatakan, pihaknya akan mempertanyakan alasan di balik wacana pembatasan itu. Menurut dia, seharusnya tidak jadi soal bila ada elemen masyarakat yang sukarela menyumbang dana untuk pemenangan paslon pilihannya.

"Sebenarnya ini merupakan bentuk antusiasme masyarakat kepada paslon pilihannya. Artinya, mereka mencintai paslon itu," katanya usai rapat pleno penetapan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Jatim di kantor KPU Jatim, Surabaya, Senin (12/2).

Menurut politisi PDIP ini, tidak ada pembahasan mengenai pembatasan dana kampanye dalam Peraturan KPU yang telah ditentukan. Hingga pertemuan terakhir yang diikutinya, Untari juga membantah ada pembahasan soal pembatasan ini.

"Yang ada hanya pembatasan sumbangan, secara perseorangan maksimal Rp 75 juta. Untuk corporate, Rp 750 juta," ungkap Untari.

Gus Ipul-Puti Guntur ©2018 Merdeka.com

Selain itu, ada elemen masyarakat yang memiliki keterikatan batin dengan partai politik tertentu. Khusus terhadap PDIP, ia menuturkan, banyak kalangan pengusaha kecil hingga besar punya keterikatan batin dengan partainya.

"Apalagi dengan hadirnya sosok Puti, pengusaha-pengusaha yang sejak dulu Soekarnois tertarik untuk membantu menyumbang untuk pemenangan Gus Ipul - Puti," kata Sekretaris DPD PDIP Jatim itu.

Untari juga menegaskan, pihaknya tidak pernah menawarkan kepada para investor maupun donatur yang menyumbang, akan menggantinya, khususnya dengan kebijakan tertentu bila paslonnya terpilih.

"Hingga saat ini, tidak ada bargaining itu. Kalau mau membantu, ikhlaslah. Kami tidak mau ketika pasangan kami jadi, justru mereka tersandera. Kami ingin mereka mengembangkan pemikirannya untuk mencapai visi misi mereka," jelas dia. (mdk/paw)