Tindak Pemberontak di Papua, PKS Minta TNI Pakai Protap Pemberantasan Terorisme
Merdeka.com - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengutuk aksi pembunuhan yang dilakukan kelompok pemberontak kepada puluhan pekerja pembangunan jembatan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Jazuli meminta aparat menindak tegas kelompok itu memakai protap terorisme.
Sebab, menurutnya, aksi brutal kelompok pemberontak ini masuk kategori teror. Apalagi, gerakan dari pemberontak yang diduga OPM ini cenderung politis dan mengacaukan keamanan negara.
"Tindak mereka dengan tegas. Nyawa warga negara begitu murah di tangan mereka. Lakukan dengan protap pemberantasan terorisme karena nyatanya mereka terkategori teroris yang menyebarkan teror yang meluas, dengan jumlah korban begitu banyak. Mereka juga kerap menyasar aparat dan menyerang objek strategis publik. Bahkan mereka selama ini juga punya motif politik serta mengacaukan keamanan negara khususnya di Papua," kata Jazuli melalui siaran persnya, Rabu (5/12).
-
Bagaimana cara Sahroni meminta Polres Jakut untuk bertindak? 'Ini parah, makin hari aksi pencurian makin keji dan brutal. Karenanya, saya minta Polres Jakut segera cari dan tangkap pelaku. Karena dia (pelaku) harus segera mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Pastikan dihukum berat.'
-
Bagaimana penangkapan para pelaku TPPO? Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan dari masyarakat sekitar mengenai adanya aktivitas mencurigakan oleh ketiga pelaku.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang dilakukan Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Bagaimana Paspampres menanggapi dugaan penganiayaan? Asintel Paspampres, Kolonel Kav Herman Taryaman membantah dugaan tersebut. Dia meyakini, tindakan pengamanan spanduk bukan dilakukan oleh anggotanya.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan alasan kuat menyebut kelompok ini sebagai teroris. Alasan itu termuat dalam UU Nomor 5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Terorisme.
Berdasarkan UU itu disebutkan defenisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
Untuk itu, Jazuli meminta negara tidak boleh kalah melawan aksi-aksi terorisme seperti yang dilakukan pemberontak di Papua. Apalagi korbannya adalah warga yang ingin membangun wilayah Papua.
"Bayangkan para pekerja ini adalah pejuang dan tulang punggung keluarganya. Harus meninggalkan anak, istri dan keluarga tercinta untuk mencari nafkah di Papua. Untuk itu, Pemerintah harus semakin meningkatkan jaminan keamanan bagi warga negara kita di sana," tegas Jazuli.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi meminta pemerintah satu sikap dalam melabeli penyebutan Kelompok bersenjata di Papua.
Baca SelengkapnyaKapolri mengeluarkan perintah tegas ke Brimob dan Densus 88 untuk sikat KKB serta teroris.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Agus Subiyanto merespons soal Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukan penyerangan dan pembunuhan kepada warga
Baca SelengkapnyaMenurut Panglima TNI, aksi teror pihak separatis di Papua harus segera diberantas.
Baca SelengkapnyaDalam lawatannya ke Tanah Papua, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan mengutamakan pendekatan lembut
Baca SelengkapnyaTNI ingin tanah Papua damai dan warganya sejahtera
Baca SelengkapnyaPenggantian nama KKB menjadi OPM itu berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor : STR/41/2024.
Baca SelengkapnyaDalam kajian Percepatan pembangunan Papua tersebut, TNI telah mendapat amanah untuk menjalankan tiga tugas.
Baca SelengkapnyaKebijakan Panglima TNI mengubah penyebutan nama KKB menjadi OPM berdampak pada kinerja TNI.
Baca SelengkapnyaJenderal TNI Maruli Simanjuntak sudah bicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai situasi di Papua.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta Agus berkolaborasi dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat terkait penanganan Papua.
Baca SelengkapnyaDalam operasi preventif yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri, mereka menemukan senjata yang akan diselundupkan untuk teroris KKB Papua yang terbaru dan canggih.
Baca Selengkapnya