Tingkatkan Ekonomi, Koperasi Ponpes Diizinkan Kelola HGU Lahan Pemprov Jabar
Merdeka.com - Koperasi pondok pesantren (ponpes) bisa menjadi opsi target untuk diberi Hak Guna Usaha (HGU) mengelola lahan milik Pemerintah Provinsi Jabar. Tujuannya, meningkatkan perekonomian dan mengatasi ketimpangan di Jabar bagian Selatan.
Peryataan yang dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil itu diiringi dengan penekanan bahwa koperasi ponpes harus mengelola lahan dengan profesional.
Hal ini merupakan bagian dari reforma agraria dengan HGU lahan yang dianggapnya bisa memangkas indeks ketimpangan Jabar daerah selatan dengan utara.
-
Apa yang ingin diselesaikan Ridwan Kamil? 'Dan kita komit dalam nanti visi misi kesehatan juga perbaikan kesehatan apalagi polusi, kita mendengar ya seringkali RS penuh oleh ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut). Nah faktor polusi, jadi kita akan fokus untuk penyelesaian kesehatan udara seperti bagian dari prioritas nanti kalau terpilih,' kata Ridwan Kamil.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
-
Apa target Gerindra untuk Ridwan Kamil? 'Kami ingin sebaiknya di Jawa Barat kita menang, di Jakarta kita menang,' tegas Habiburokhman.
-
Apa yang dilakukan Ridwan Kamil di Setu Babakan? Tiba di lokasi, RK didampingi Foke langsung mengelilingi Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dan Museum Betawi.
-
Bagaimana Kaltim turunkan angka kemiskinan? Salah satunya, adalah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi keluarga pra sejahtera. Sebab, kelayakan hunian menjadi salah satu indikator kemiskinan.
-
Bagaimana Kaltim ingin mengatasi kekurangan lahan sawah? 'Petani lebih memilih menanam sawit, karena air susah. Kemarin bersama TNI sudah dibangun 89 titik air untuk persawahan di Kukar. Kita harus lakukan itu di banyak titik. Isha allah tidak ada kekurangan lahan untuk sawah,' usulnya.
"Kami bertekad memperbaiki indeks ketimpangan (Jabar Selatan dengan Utara) melalui reforma agraria dengan HGU lahan," kata dia melalui siaran pers dalam dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Jabar di Trans Hotel, Kota Bandung, Selasa (21/7).
"Pilihannya dua, yaitu (pengelolaan diberikan) kepada individu-individu rakyat atau kepada pesantren. Jadi, nanti koperasi pesantren saya perintahkan profesional, sehingga mereka bisa berusaha di tanah yang nanti direstribusi di tempat lain," ia melanjutkan.
Alasan mengapa ada opsi pesantren karena salah satu pesantren di Kabupaten Bandung berhasil menjalankan agrobisnis dengan baik dan memanfaatkan teknologi. Kinerja bisnis dari sektor yang dilakoni mereka tetap terjaga meski di tengah pandemi Covid-19.
"Mereka fokus pada pertanian yang modern. Kemudian yang mengelolanya adalah koperasi pesantren. Selama Covid-19, omzet mereka naik sampai tiga kali. Coba hal tersebut terjadi di seluruh Jabar, di mana tanah-tanah yang menganggur itu dimanfaatkan, direstribusi kepada rakyat melalui 4.0," katanya.
Pemanfaatan lahan, harus juga disertai dengan peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tetap bisa mengembangkan diri meski tetap tinggal di desa. Kombinasi restribusi diperkuat dengan SDM supaya lahan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil yang hadir melalui video conference dalam rakor tersebut menilai wacana itu bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian pedesaan.
"Saya sepakat sekali, kami kembangkan model koperasi pesantren ini. Usul bapak saya terima, dan mari sama-sama mengurusnya," ucap Sofyan Djalil.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar mengatakan menyatakan perlunya merevitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan petani
Baca SelengkapnyaSK Hijau Hutsos yang mengatur pemanfaatan hutan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
Baca SelengkapnyaLangkah ini dilakukan untuk mengatasi masalah produksi pertanian yang terhambat akibat minimnya akses jaringan irigasi.
Baca SelengkapnyaKegiatan optimasi lahan rawa difokuskan pada perbaikan infrastruktur air dan lahan melalui pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur.
Baca SelengkapnyaKeberadaan KEK Setangga ditujukan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja dan pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan pentingnya peran KADIN dan HIPMI tidak hanya sebagai subkontraktor, tetapi sebagai pemain utama dalam proyek ini.
Baca SelengkapnyaPenandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Jawa Barat sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional bisa memaksimalkan potensi keuangan syariah.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data SKPG Bapanas, Ibu Kota Nusantara masuk dalam kategori daerah rawan pangan.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil-Suswono (RIDO) bakal menjalankan Program Kampung Keren Jakarta, yaitu penataan kawasan kumuh agar sehat dan indah.
Baca SelengkapnyaBicara Reforma Agraria, Gibran Bangga Raih Penghargaan Bersama Ganjar
Baca Selengkapnya