Tingkatkan Pengamanan Jelang Putusan di MK, Polri Minta Warga Tak Gelar Aksi

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan sengketa Pilpres 2019 pada 28 Juni mendatang. Jelang putusan, kepolisian akan meningkatkan keamanan di sekitar gedung yang berlokasi di Jl Medan Merdeka Barat tersebut, terlebih pada hari H.

"Jadi keseluruhan kekuatan yang terlibat di dalam pengamanan di gedung MK dan sekitarnya hampir 47 ribu lebih," tutur Karo Penmas, Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/6).

Dedi merinci, kekuatan itu terdiri dari 17 ribu personel TNI, 28 ribu anggota Polri, dan 2 ribu satuan dari Pemprov DKI.

"Mabes Polri sudah mengimbau agar tidak melakukan mobilisasi massa pada tanggal 26, 27, 28, maupun pasca 29. Bahwa seluruh tahapan KPU di MK itu sudah dilakukan secara konstitusional," jelas dia.

Masyarakat pun diimbau tidak turun ke jalan. Sebab sesuai aturan undang-undang, melakukan aksi massa di jalan protokol merupakan hal yang dilarang.

"Ini berdasarkan pertimbangan waktu 21 dan 22 Mei. Dan berdasarkan UU 9 tahun 98, tentang menyampaikan pendapat di muka umum sifatnya adalah limitatif tidak absolut. Itu ada pasal 6, ada 5 ketentuan yang harus ditaati seluruh warga negara terkait menyangkut menyampaikan pendapat di ruang publik," kata Dedi.

Lebih lanjut, alasan peningkatan keamanan di sekitaran MK pun berdasarkan hasil pertimbangan dan analisis tim ahli pihak kepolisian. Dari yang sebelumnya sekitar 13 ribu anggota Polri, menjadi hingga 47 ribu personel gabungan.

"Tentunya dari prediksi-prediksi intelijen. Analisa intelijen, dalam rangka mengantisipasi segala macam potensi gangguan Kambtibmas. Artinya polisi berpikir tidak boleh underestimate dan kita tahu masa-masa tahapan di akhir keputusan MK itu masa-masa yang cukup rawan," Dedi menandaskan.

Reporter: Nanda Perdana Putra

Sumber: Liputan6.com