Tingkatkan Transparansi, Angkasa Pura II Gandeng Aktivis Anti Korupsi
Merdeka.com - PT Angkasa Pura II yang kini menjadi bagian dalam Holding Aviasi dan Pariwisata di bawah PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian nasional di bidang bisnis jasa kebandarudaraan. Sebagai pengelola 20 Bandara di Indonesia, PT Angkasa Pura II dituntut untuk menyediakan pelayanan Bandara yang terbaik bagi seluruh Pengguna Jasa Bandara dan memenuhi aspirasi Pemegang Saham melalui keuntungan dari kegiatan bisnis yang dijalankan.
Sesuai core values yang dicanangkan oleh Kementrian BUMN yakni Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif atau disingkat dengan kata ‘AKHLAK’, PT Angkasa Pura II juga telah menerapkan core values tersebut dalam menjalankan tata Kelola perusahaannya tidak terkecuali dalam proses kegiatan bisnis dengan seluruh Mitra yang bekerjasama menjalankan bisnis di Bandara.
Salah satu perubahan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis di PT Angkasa Pura II adalah peningkatan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan budaya anti korupsi kepada Para Mitra.
-
Bagaimana Jawa Tengah meningkatkan pelayanan publik dan pencegahan korupsi? Selain itu, upaya-upaya terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
-
Apa yang dilakukan BAKTI untuk memperbaiki tata kelola? 'Untuk memperbaiki tata kelolanya dan modernisasi proses bisnis, pada tahun 2018, BLU BAKTI menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan license SAP sebesar Rp. 12.6 Miliar,' ujar Sudarmanto.
-
Bagaimana BPIP ingin memperbaiki etika penyelenggara negara? Sebagai upaya konkret, BPIP menggarisbawahi pentingnya pembentukan Mahkamah Etika sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika Kantian, dimana pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama pencegahan korupsi BPJS Ketenagakerjaan? Diketahui BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan KPK sejak tahun 2016 melalui penandatanganan komitmen pencegahan korupsi terintegrasi. Kerja sama itu ditandatangani langsung Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bersama Ketua KPK pada tahun 2016.
-
Bagaimana Perpustakaan Anti Korupsi di Bandung meningkatkan literasi? Ini merupakan upaya meningkatkan pengetahuan terutama pengetahuan di bidang antikorupsi karena di sini sudah banyak literasi yang kita siapkan. KPK mendukung penuh dan ada beberapa buku yang sudah disebar,“ terangnya.
“Kami ingin memastikan bahwa bisnis dijalankan dengan meminimalisasi peluang KKN. Di sisi lain kami juga ingin memastikan Tim Komersial dalam menjalankan bisnis bebas dari intervensi politik, dagang kepentingan dan tekanan-tekanan internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis,” kata Direktur Komersial PT Angkasa Pura II, Ghamal Peris Aulia dalam keterangannya, Minggu (23/1).
Untuk itu, Direktorat komersial PT Angkasa Pura II menggandeng Visi Integritas sebagai konsultan pendamping untuk meluncurkan program bernama Commercial Care. Program ini dimaksudkan untuk memastikan proses bisnis bebas dari konflik kepentingan, dengan harapan semua proses bisnis dilakukan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
Visi Integritas adalah sebuah badan yang didirikan oleh aktivis pegiat anti korupsi dan banyak anggotanya memiliki latar belakang sebagai anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) dan para professional yang berpengalaman dan terampil di bidang anti korupsi dan tata Kelola kelembagaan serta didukung oleh akademisi, peneliti, pakar media, dan professional lainnya yang memiliki keahlian di bidang hukum, pemerintahan, investigasi, pelatihan dan media.
Commercial Care merupakan kanal komunikasi yang dibuat untuk Mitra Usaha agar dapat memberikan masukan kepada PT Angkasa Pura II secara langsung sehingga masalah-masalah yang selama ini terjadi dapat diselesaikan secara efektif. Selain membantu para Mitra Usaha, Commercial Care juga membantu personel Direktorat Komersial untuk membuat keputusan yang tepat tanpa intervensi maupun kepentingan.
“Kami telah melakukan pendampingan terhadap Direktorat Komersial PT Angkasa Pura II sejak lebih dari satu tahun dan diberikan akses mendalami seluk beluk permasalahan bisnis bandara. Telah kami petakan simpul-simpul masalah dan kami akan monitor secara ketat Commercial Care dan memastikan keputusan - keputusan bisnis bebas dari tekanan dan konflik kepentingan” terang Direktur Eksekutif Visi Integritas Ade Irawan.
PT Angkasa Pura II yakin program ini akan sukses dalam membawa perubahan yang lebih baik bagi proses kegiatan bisnis di Bandara sehingga bisa memberikan manfaat bagi Mitra Usaha maupun PT Angkasa Pura II.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
“Sehingga kita kembali ke Undang- undang 2002. Dengan konsekuensinya KPK kembali ke lembaga independen," kata Tom Lembong
Baca SelengkapnyaTelkomGroup konsisten mengimplementasikan standar ISO 37001:2016, menerapkan Panduan Pencegahan Korupsi, dan praktik keberlanjutan pada pilar Governance.
Baca Selengkapnyaperusahaan menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk mempersiapkan layanan informasi publik yang terintegrasi di Indonesia Re Group.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kota Pasuruan bersama dengan KPK Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Anti Korupsi.
Baca SelengkapnyaPerusahaan menjamin perlindungan bagi pelapor dan seluruh pihak terkait dalam penanganan aduan dugaan fraud.
Baca SelengkapnyaWali Kota menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kerja sama dari seluruh pihak atas capaian selama ini.
Baca SelengkapnyaPerusahaan melakukan upaya konkret untuk menciptakan budaya anti penyuapan melalui sistem manajemen terbaru.
Baca SelengkapnyaPT Asuransi Jasindo mendukung penuh proses hukum yang dilakukan KPK. Tak terkecuali jika pelakunya melibatkan pihak internal dan pihak eksternal perusahaan.
Baca SelengkapnyaPenguatan sistem anti fraud ini sejalan dengan amanat dari Kementerian BUMN agar BUMN terus melakukan implementasi sistem tata kelola yang baik.
Baca SelengkapnyaCalon presiden Anies Baswedan menyampaikan empat poin penting dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama KAI, Didiek Hartantyo, menyatakan bahwa pencapaian ini mencerminkan komitmen KAI untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan.
Baca SelengkapnyaProgram bersih-bersih BUMN bertujuan untuk memberantas korupsi.
Baca Selengkapnya