Tinjau RS Sumber Waras, Fadli Zon sebut ada kejanggalan PBB
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon melakukan pemantauan langsung terhadap lahan RS Sumber Waras. Dalam kunjungan tersebut Fadli mengantongi kejanggalan terkait dua sertifikat namun hanya ada satu PBB.
Menurut politikus Partai Gerindra tersebut ada dua sertifikat yang berbeda, yaitu sertifikat tanah Hak Milik (SHM) atas nama Perkumpulan Sin Ming Hui. Selain itu juga ada Hak Guna Bangunan (HGB) Yayasan Kesehatan Sumber Waras.
"Memang masih banyak masalah yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu, harusnya diverifikasi. Tapi di dalam PBB-nya masih satu, di Jalan Kyai Tapa. Ini PBB-nya belum dipecah, seharusnya PBB ini dipecah. Sehingga karena dua kepemilikan yang berbeda, walaupun masih ada perbedaan-perbedaan pendapat soal itu," ujar Fadli di RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (18/4).
-
Apa itu BPKB? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
-
Kenapa PKB dibentuk? Pembentukan partai ini diusulkan oleh kaum nahdliyin di berbagai daerah. Pasalnya, banyak warga NU yang ingin agar dibentuknya sebuah badan atau partai politik yang mewadahi aspirasi mereka di seluru pelosok Nusantara.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Siapa yang harus membuat pakta integritas? Pakta yakni berarti perjanjian atau persetujuan tertulis yang dibuat secara khusus oleh seorang calon pejabat publik atau lebih.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa PBB di Jakarta dikorting? Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak.
Fadli menegaskan bahwa, jika ada dua sertifikat, selayaknya harus ada dua PBB yang terpisah, maka dari itu harus dipecah.
"Tapi kalau ada dua sertifikat, biasanya itu ada dua PBB. Memang secara dokumen, disebut di Jalan Kyai Tapa. Tapi secara fisik saya melihat ini jalannya bukan di Jalan Kyai Tapa lahan yang dibeli oleh Pemprov DKI itu," tuturnya.
Namun sejauh ini hanya ada satu PBB yaitu yang beralamatkan di Jalan Kyai Tapa. Hal tersebut menurut Fadli tercantum dalam dokumen pembelian.
"Memang kalau dari dokumen misalnya PBB, di PBB-nya pada waktu pengikatan jual beli dengan pihak Pemprov itu harganya Rp 15 juta tahun 2014. Kalau saya lihat itu. Kalau sebelumnya Rp 12 juta," ungkapnya.
Awalnya sempat hampir satu jam, Fadli dan Direktur RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengadakan pertemuan tertutup di salah satu ruangan. Menurut Fadli, Abraham menjelaskan beberapa dokumen terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.
Setelah itu Abraham mengajak Fadli berkeliling Rumah Sakit. Sempat terjadi kericuhan kecil sebab tak semua media boleh meliputnya. Mereka memantau langsung batas-batas luar rumah sakit tersebut. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika PBNU tetap memanggil Cak Imin maka langkah itu melanggar AD/ART dan melenceng dari khittah NU.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB dan PBNU adalah dua entitas berbeda yang tidak boleh saling intervensi.
Baca SelengkapnyaJazilul menegaskan tidak ada yang perlu diperbaiki dari PKB.
Baca SelengkapnyaMantan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor mengungkapkan kejanggalan pergantian struktur organisasi di partainya.
Baca SelengkapnyaGibran menyoroti persoalan ini lantaran melihat tidak meratanya keberadaan guru-guru di setiap sekolah yang ada di berbagai provinsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaWapres meminta PKB dan PBNU seharusnya tidak berkonflik karena telah memiliki tugas yang berbeda.
Baca SelengkapnyaMasduki menerangkan, pergantian kepengurusan di PBB merupakan wewenang dari Pj Ketum PBB Fahri Bachmid sesuai AD ART partai.
Baca SelengkapnyaCak Imin kemudian mengungkap pesan Ma'ruf Amin untuk PBNU.
Baca SelengkapnyaPBNU sudah menyimpang terlihat dari upaya mengambil PKB, padahal ormas.
Baca SelengkapnyaMa’ruf Amin mengingatkan seharusnya kedua lembaga tidak boleh saling intervensi.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin yakin konflik PKB dan PBNU segera selesai.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.
Baca Selengkapnya