Tito memamerkan keberhasilan sebagai Kapolri kepada anggota DPR

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggelar rapat kerja bersama Komisi III DPR hari ini. Di depan anggota dewan, Tito memaparkan keberhasilan 11 program prioritas dan 10 komitmen yang disampaikannya saat uji kelayakan dan kepatutan sebagai Kapolri.

"Saat ini kita masih memasuki tahap 100 hari. Hasil evaluasi tahap 100 hari ini dari tanggal 25 Juli sampai 25 Agustus, ini baru dua bulan dan rencana 3 bulan, rata-rata proses pencapaian kegiatan sebanyak 30,79 persen. Jadi mulai program 1 sampai 10 itu mencapai berkisar antara 27-38 persen," kata Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).

Tito menjelaskan ada 11 program prioritas yang disebutnya sebagai promoter yang dibagi menjadi tiga tahapan. Pertama, tahap I (100 hari pertama), tahap II (November 2016 - Desember 2019) dan Tahap III (Januari 2020 - Desember 2021).

"Saat ini sedang tahap 100 hari dan tujuan program promoter ini ingin meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri, dengan mewujudkan polisi yang lebih profesional dan modern, itu yang disebut promoter," terangnya.

Dari 11 program strategis yang dia gagas, beberapa di antaranya sudah terealisasi. Dia menyebut ada sosialisasi commander wish secara berjenjang ke bawah, pelayanan publik yang berbasis teknologi, ada pelayanan integrasi berbasis IT, kentongan online berbasis Android, panic bottom, dan lainnya.

"Selain itu, ada juga delapan standar pendidikan Polri yang sudah kita susun, Santoso juga menjadi salah satu program quick wins dan itu sudah berhasil kita netralisir. Artinya, sudah tewas tertembak dalam penyerapan di Poso dan itu yang menjadi target yang utama," klaim Tito.

Kemudian, lanjut Tito, pengusulan dan pembentukan beberapa struktur kepolisian baru di sejumlah daerah. Seperti pembentukan Polda Sulbar, peningkatan tipologi‎ Polda Sulawesi Utara dan Kalbar yang sudah diresmikan. Untuk pengusulan polda baru seperti Kaltara sekaligus peningkatan Polda Lampung, Riau dan Kepulauan Riau.

"Kemudian penguatan kerja sama dengan beberapa stakeholder cukup banyak kita lakukan komunikasi dengan NU dan sejumlah pihak lainnya," jelasnya.

Tak hanya itu, Tito mengklaim telah melakukan penguatan kerja sama dengan lembaga-lembaga mitra kepolisian. pemberantasan tindak pidana korupsi di internal Polri juga menjadi sorotan Tito.

Dia menambahkan sedang disusun Perkap tentang laporan ‎LHKPN Kepemilikan Barang Merah, pengendalian gratifikasi, dan usaha bisnis sebagian pegawai negeri pada Polri, aplikasi whistleblower sistem.

Sebagai informasi, 11 program prioritas Tito sebagai Kapolri di antaranya pemantapan reformasi internal Polri, peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi, penanganan kelompok radikan pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal.

Kemudian, peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan, peningkatan kesejahteraan anggota Polri‎, penataan kelembagaan dan pemenuhan proporsionalitas anggaran serta kebutuhan minimal sarana prasarana, penguatan harkamtibmas.

Ada pula, membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas, penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan, penguatan pengawasan dan melanjutkan quick wins Polri.‎ (mdk/cob)