Tito tak bisa tolak dicalonkan Kapolri setelah ditunjuk Jokowi
Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Tito Karnavian sempat menolak namanya dimasukkan ke daftar usulan bakal calon Kapolri baru. Tito beralasan ingin melakukan pembenahan dalam penanganan terorisme di Tanah Air sehingga masih ingin di BNPT.
Hal itu diungkapkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. "Saya sudah menyampaikan ke Tito makanya beliau enggak kita ikutkan dalam usulan kita. Karena memang beliau memilih tetap lakukan pembenahan dalam penanganan terorisme sehingga beliau memilih di BNPT," kata Badrodin di PTIK, Jakarta, Jumat (17/6).
Kendati begitu, Tito akhirnya menyatakan siap setelah Jokowi menunjuknya secara langsung. Apalagi, Tito dicalonkan tanpa ada ada calon lain atau calon tunggal Kapolri.
-
Kenapa Kolonel Bambang menolak jadi jenderal? Bambang menolak menerima begitu saja pangkat jenderal dari presiden, tanpa prosedur yang berlaku. Itu justru akan membuatnya dicemooh oleh sesama perwira dan merusak sistem yang berlaku.
-
Bagaimana Kapolri merespon pilihan Theodore Gomgom? 'Selamat ya, jarang biasanya Adhi Makayasa mau masuk Brimob. Saya kira kamu harus bisa mewarnai,'
-
Kenapa Kolonel Barlian menolak PRRI? Untuk menghindari terjadinya kerenggangan hubungan antara daerah dengan pusat, Barlian memutar otak agar keadaan tersebut tidak terjadi. Ia akhirnya memutuskan untuk tidak bergabung dengan PRRI untuk mencegah terjadinya disintegrasi.
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
"Tapi memang kalau diperintah ya pasti sanggup. Namanya prajurit kalau diperintah pasti siap," ujar dia.
Menjelang masa pensiunnya yang akan berakhir pada Juli mendatang, Mantan Kapolda Jawa Timur (Jatim) ini mengaku tengah mempersiapkan semua berkas tugasnya yang belum rampung untuk diserahkan ke Tito.
"Kita akan alihkan semua pekerjaan yang belum selesai ke Pak Tito. Program yang belum selesai, informasi," tandas Badrodin.
Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan nama Kepala BNPT Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Tito ditunjuk menjadi calon tunggal Kapolri menggantikan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun.
Setelah namanya diserahkan, Tito akan menjalankan uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Jika nantinya terpilih, Tito bakal segera memimpin Polri pada Juli mendatang.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dikabinet Presiden Jokowi sebelumnya, Tito juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Baca SelengkapnyaJokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaBudi Arie Setiadi mengatakan, banyak partai yang mau menampung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah resmi dipecat oleh PDIP.
Baca SelengkapnyaWali Kota Solo yang juga Wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka, memberikan tanggapannya.
Baca SelengkapnyaJokowi resmi memberhentikan secara hormat Mahfud Md sebagai Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta agar isu tersebut ditanyakan kepada sejumlah pihak, diantaranya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2016 lalu, Jokowi memilih Tito sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun.
Baca SelengkapnyaMasyarakat bisa melihat kinerja Pj kepala daerah yang terpilih di daerah masing-masing.
Baca SelengkapnyaPeristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung
Baca SelengkapnyaPDIP meminta Bobby mengembalikan KTA PDIP karena memutuskan mendukung pasangan capres-cawapres, Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaNusron Wahid menjawab Ketum PDIP Megawati yang tengah gelisah hingga mengungkit soal Orde Baru.
Baca Selengkapnya