Tjahjo: 68 Pejabat Kemendagri bolak-balik dipanggil KPK soal e-KTP

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, 68 pejabat di Kemendagri harus mondar-mandir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Pemanggilan itu juga menyebabkan beberapa proyek yang harusnya bisa selesai dengan cepat menjadi molor.

"Sebanyak 68 pejabat Kemendagri ini setahun setengah dipanggil KPK. Bolak-balik ke sana," kata Tjahjo Kumolo dalam sambutannya pada acara Musrembang Jabar, di Hotel Intercontinental, Kabupaten Bandung,‎ Kamis (13/4).

Tjahjo mengakui bila pemanggilan anak buahnya tersebut menyebabkan kinerja Kemendagri menjadi terganggu. Pejabat Kemendagri yang dipanggil KPK mulai dari panitia lelang proyek e-KTP hingga Staf Dukcapil Daerah. Mereka dipanggil KPK untuk dimintai keterangan perihal kasus korupsi e-KTP.

"Secara psikis tentu ini mempengaruhi optimalisasi kerja kami," terangnya.

KPK mengendus proyek e-KTP menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Saat ini perkara tersebut sudah masuk ke persidangan di mana duduk sebagai terdakwa Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto.

Kedua pejabat dari Kemendagri itu didakwa merugikan negara sebesar Rp 2,314 triliun. Kerugian negara tersebut karena adanya penggelembungan anggaran dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Perkara itu juga tentu berdampak langsung pada masyarakat di mana setiap daerah menjadi kekurangan blanko e-KTP.

Tjahjo menyatakan, kekurangan blanko itu sudah bisa diatasi di mana pada April ini ada tujuh juta blanko yang disebar ke seluruh daerah di Indonesia.

"Tujuh juta blanko akan didistribusikan pada April sampai Mei ini," tandasnya.