Tjahjo Kumolo: Pembangunan perbatasan tidak boleh asal-asalan

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sekaligus Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan keseriusan pemerintah dalam membangun perbatasan. Tjahjo menegaskan bahwa pembangunan perbatasan itu sama halnya membangun sebuah daerah mulai dari 0, jadi tidak boleh asal-asalan.

"Membangun daerah perbatasan tidak boleh asal asalan. Ibarat membangun daerah mulai dari 0, harus ada sinergitas dari berbagai instansi dan didukung oleh masyarakat agar hasilnya dapat benar benar dirasakan oleh masyarakat," jelas Tjahjo.

Sinergitas yang diperlukan dalam membangun perbatasan harus melibatkan berbagai pihak antara lain TNI, Polri, dan Kementerian/Lembaga terkait dan berbagai instansi lainnya. Hal ini bertujuan agar pembangunan efektif dan dapat bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat.

Mendagri Tjahjo Kumolo ©2018 Merdeka.com

"Jangan ada lagi pembangunan yang salah perencanaannya. Harus diingat kalau membangun puskesmas harus ada dokternya sekaligus rawat inapnya, membangun sekolah harus ada bangkunya sekaligus tasnya jangan lupa membangun pasar agar masyarakat dekat mencari kebutuhan pokok. Pengambilan kebijakan yang salah terutama dalam perencanaan kegiatan jangan sampai terjadi di perbatasan," tegas Tjahjo.

"Harus dibangun sinergitas yang baik antara berbagai Kementerian dan Pemerintah Daerah. Semua harus dilibatkan karena sekali lagi saya tekankan, pembangunan perbatasan tidak boleh asal asalan," tukas Tjahjo.

Mendagri Tjahjo Kumolo ©2018 Merdeka.com

Pernyataan Mendagri tersebut bukan tanpa alasan, karena perbatasan perubahan lokasi terluar Negara Indonesia, harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Masih banyak ditemukan masyarakat perbatasan yang menyeberang ke negara tetangga untuk bersekolah dan kadang membeli kebutuhan pokok yang tidak tersedia di perbatasan.

"Pembangunan di Perbatasan merupakan program Nawacita Bapak Jokowi dan Jusuf Kalla. Program ini harus di dukung oleh masyarakat, jangan takut datang ke perbatasan karena pemerintah menjamin setiap warga negara terlayani sampai titik terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutup Tjahjo.