Follow
Tjahjo minta Ahok dan BPK duduk bersama soal Sumber Waras
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dapat duduk bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras. Maklum saja, Ahok menyebut BPK menutupi kebenaran dan laporan temuan pembelian lahan tersebut ngaco.
"Sebenarnya seorang kepala atau pejabat negara dan pusat mulai presiden sampai kepala daerah harus bersinergi kalau ada masalah ya harus duduk bersama dan dibahas apakah dengan DPR, Polisi, Jaksa termasuk BPK," ujar Tjahjo di Komisi II DPR, Jakarta, Jumat (15/4).
Menurut dia, sebaiknya permasalahan ini tidak berkepanjangan, harus ada klarifikasi dalam waktu dekat.
-
Mengapa warga Latimojong menolak harga pembebasan lahan? Cones mengaku pasca kejadian tersebut keluarganya mengalami trauma. Bahkan, anaknya enggan berangkat ke sekolah. 'Anak saya trauma dan tidak masuk sekolah karena peristiwa kemarin. Untuk sementara kami menenangkan diri di rumah kerabat,' ucapnya.
-
Kenapa kompleks pemakaman di Mojowarno terbengkalai? Kini, jejak-jejak kejayaan agama kristen masih berdiri megah di Kecamatan Mojowarno. Sayangnya, salah satu bukti sejarah yakni kompleks pemakaman orang-orang Jawa Kristen di sana terbengkalai.
-
Mengapa eksekusi lahan itu ricuh? Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira membenarkan anggotanya mengalami luka akibat sabetan sajam saat PN Jambi melakukan eksekusi.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Kenapa Makam Sunan Kalijaga di Tuban dilarang dipopulerkan? Pada masa orde baru makam ini dilarang dipopulerkan karena khawatir menimbulkan konflik dan kebingungan.
-
Kenapa Tuan Residen melarang Masjid Al-Mahmudiyah Suro? Berdiri pada era Kolonial tentu bukan hal yang mudah. Tuan Residen pada waktu itu menyatakan bahwa masjid ini tidak diperbolehkan sebagai tempat untuk menyampaikan dakwah Islam. Mereka takut dan khawatir apabila masyarakat Palembang akan 'memberontak' Belanda.
"Kalau ada masalah kan ada tahap klarifikasi kalau belum-belum tidak mau bangun komunikasi dengan baik implikasi kan bisa panjang. Saya kalau ada masalah dengan pak ketua bisa Whats App telepon, BBM. Rembuklah ada yang dibahas dengan baik," jelas dia.
Untuk itu Tjahjo menambahkan, permasalahan pembelian lahan RS Sumber Waras tidak perlu dipertontonkan kepada masyarakat.
"Saya kira seluruh kepala daerah harus saling menghargai jangan saling menyalahkan, mempertontonkan kepada masyarakat luas kan tidak baik. Ada ungkapan mulutmu harimau mu lah," ungkapnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemkot Jaktim Bakal Bangun Puskesmas Kelurahan Kayu Putih di Atas Lahan Ruang Terbuka
Baca Selengkapnya
Basuki Tjahja Purnama atau Ahok blak-blakan sejumlah masalah di ibukota Jakarta.
Baca Selengkapnya
AHY mengaku terus berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan lahan
Baca Selengkapnya
AHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.
Baca Selengkapnya
Ahok mengaku belum menerima pesan WhatsApp dari Cagub Jakarta Ridwan Kamil.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
Baca Selengkapnya
"Silakan kalau untuk kegiatan kesehatan, untuk mengentaskan stunting," kata Heru.
Baca Selengkapnya
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung-Rano Karno membahas dinamika Jakarta bersama Ahok sebagai bekal maju pada Pemilihan Gubernur.
Baca Selengkapnya
Mediasi itu terkait dengan keberatan pihak sekolah yamg ditarik iuran Rp35 juta untuk 4 RW.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca Selengkapnya