Tjahjo Sebut Banyak Kehilangan Calon Eselon I Gara-Gara Terlibat Radikalisme
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo, menyebut banyak kehilangan PNS bagus karena terpapar radikalisme. Seharusnya bisa naik jabatan menjadi eselon I atau eselon II, hingga kepala badan atau lembaga, namun batal lantaran terpapar radikalisme.
"Kami banyak kehilangan orang-orang pintar yang seharusnya bisa duduk di eselon I seharusnya dia bisa duduk di eselon II, seharusnya bisa jadi kepala badan atau lembaga. Tapi dalam TPA ada terpapar masalah radikalisme dan terorisme," jelas Tjahjo saat merespon rilis survei LSI secara daring, Minggu (18/4).
Tjahjo mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap PNS yang terpapar radikalisme.
-
Siapa yang diduga sebagai sumber kebocoran data PDN? 'Kpd Yth @meutya_hafid pimpinan Komisi 1 DPR, kami mendapatkan data telak nan luar biasa bahwa kebocoran PDN diduga kuat berasal dari orang dalam sejak 11 Oktober 2022. Nama'y: Dicky Prasetya Atmaja. Dia bekerja di LintasArta. Dialah saksi mahkota, kok bisa? Thread! (``,)' tulisnya.
-
Bagaimana cara melindungi data PNS dari WhatsApp? 'Untuk aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dan WeChat, akun dapat dicuri dengan mudah, dan jika Anda mendiskusikan bisnis resmi dengan orang lain di aplikasi ini, Anda tidak akan tahu apakah itu benar-benar orang di balik layar,' tambahnya.
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Bagaimana penangkapan para pelaku TPPO? Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan dari masyarakat sekitar mengenai adanya aktivitas mencurigakan oleh ketiga pelaku.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Bagaimana peretas mendapatkan data DPT? Pelaku kejahatan siber dengan nama anonim 'Jimbo' mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT dari situs tersebut.
Bahkan, KemenPAN-RB telah memiliki data PNS yang terpapar. Semua sudah ditelusuri dari media sosial hingga transaksi keuangannya melalui PPATK.
"Kami ada datanya semua medsosnya kita pegang kedua lewat PPATK. Saya kira ini yang harus kita cermati bersama-sama," kata politikus PDIP ini.
Tjahjo pun mengingatkan supaya PNS menjauhkan praktik-praktik intoleransi. Sebab, hal ini berkaitan dengan radikalisme.
"Kami juga mengingatkan bahwa kaitan dengan radikalisme ini erat dengan praktik intoleransi," katanya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku sudah menganalisis data NPWP yang diduga bocor.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi angkat bicara komentari kabar soal kasus dugaan bocornya data NPWP miliknya dan jutaan warga Indonesia.
Baca SelengkapnyaAdapun Ditjen Pajak Kemenkeu menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP
Baca SelengkapnyaData tersebut diduga bocor dari Satu Data Aparatur Sipil Negara (ASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Baca SelengkapnyaJokowi sudah memerintahkan Kominfo maupun BSSN untuk memitigasi secepatnya.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani bilang telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan kebocoran NPWP tersebut.
Baca Selengkapnyaenko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca SelengkapnyaData BPJS Ketenagakerjaan diduga diretas dan diumumkan di forum internet.
Baca SelengkapnyaIndonesia kembali dihebohkan kabar kebobolan 204 juta Data Pemilih Tetap (DTP) Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaCak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.
Baca Selengkapnya"(Penyebab kebocoran) Nanti kami jelaskan setelah kami memanggil dirjen pajak hari Jumat," kata Menko Hadi
Baca SelengkapnyaMenkominfo Buka Suara soal Kebocoran Pemilih KPU: Sekarang Data Mahal Harganya
Baca Selengkapnya