Tjahjo soal OTT KPK: Jangan salahkan sistemnya dong, salahkan orangnya

Merdeka.com - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi menjadi yang kesekian kalinya dialami kepala daerah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi kerja KPK. Bahkan menurutnya, pemimpin yang tertangkap OTT KPK, yang salah adalah pemimpinnya tersebut.

"Sistemnya tidak salah. Sistem sudah benar, dipilih langsung oleh rakyat. Amanah dari rakyat. Kalau ada satu ketua yang kena OTT, jangan salahkan sistemnya dong. Salahkan orangnya." tegasnya.

Dia juga mengaku prihatin, karena sudah ada 77 OTT terhadap kepala daerah dari total 350 lebih OTT. Tjahjo juga mengaku bingung dengan banyaknya pemimpin yang terkena OTT KPK. Padahal sistem sudah lebih canggih. Seperti e-Government, e-Budgeting, dan e-planning. Tujuannya, agar semua lebih transparan.

"Kami juga terus menyampaikan area rawan korupsi, harus dipahami betul, perencanaan anggaran, dana hibah bansos, retribusi pajak, indikasi jual beli jabatan, perizinan jangan dipersulit, pemungutan, dan mekanisme pembelian barang dan jasa." kata Tjahjo.

Untuk pengawasannya, KPK memfokuskan pada 20 provinsi dan 350 Kota dan Kabupaten yg blm menerapkan e-planning dengan benar, termasuk Banten. Lalu, pengawasan melekat ini akan lebih difungsikan. KPK akan mengajak dirjen kemendagri, BPK untuk rutin memonitor daerah. Untuk bisa meningkatkan fungsi pengawasan dan aspek-aspek pencegahannya.

"Kemudian setiap calon kepala daerah dan pimpinan DPRD akan ditatar." tambahnya.