TKN Laporkan Pria Turunkan Foto Presiden Jokowi ke Bareskrim yang Viral

Merdeka.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf melaporkan kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut ditujukan kepada pria dalam sebuah video yang tengah menurunkan foto Presiden Jokowi dengan diiringi lagu Indonesia Raya.

Direktur Advokasi dan Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan menduga, pria dalam video yang viral tersebut sebagai simpatisan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Dalam video, pria tersebut terlihat mengenakan atribut 02.

"Dan juga menggunakan simbol tangan untuk 02, yang diduga telah melakukan pelecehan atau penghinaan terhadap kepala negara yakni Presiden Republik Indonesia yang sah," ujar Irfan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (16/4).

Irfan berharap kepolisian segera menindak kasus tersebut. Sebab menurutnya, foto Jokowi sebagai presiden tidak bisa dibuat main-main. Penurunan foto Presiden Jokowi dengan diiringi lagu Indonesia dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol negara.

"Foto presiden itu kan merupakan simbol negara dan lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Tidak boleh juga digunakan dengan seenaknya, dengan parodi ataupun itu yang menunjukkan tentang adanya dugaan pelecehan atau penghinaan terhadap bentuk-bentuk simbol negara," tuturnya.

Laporan tersebut diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat, bahwa perbedaan pilihan politik tidak harus diekspresikan dengan merusak atau melecehkan simbol negara. Sebab, martabat bangsa harus dijaga bersama.

Untuk sementara, TKN melaporkan pria yang ada di dalam video tersebut. Namun dalam perkembangannya, tidak menutup kemungkinan polisi akan mengusut hingga ke penyebar, pembuat, hingga aktor intelektual di balik video viral tersebut.

"Karena pastinya tidak hanya satu orang. Siapa yang misalnya menjadi inisiator, atau siapa yang mempunyai niat akan itu. Jadi kita minta polisi untuk segera mengungkapnya," kata Irfan.

Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/B/0389/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 16 April 2019. Terlapor diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap penguasa umum sebagaimana Pasal 207 KUHP.

Reporter: Nafiysul QodarSumber: Liputan6.com (mdk/eko)