TKN Menganalogikan Pemberantasan Korupsi Era Jokowi Seperti Petani Tangkap Tikus
Merdeka.com - Jumlah pejabat di tingkat nasional maupun daerah yang terjerat kasus korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo disebut cukup tinggi. Hal ini dinilai pihak oposisi sebagai sebuah kegagalan dalam pemberantasan korupsi. Namun menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Budiman Sudjatmiko, banyaknya pejabat yang ditangkap sebagai tanda bahwa Jokowi bekerja dalam memberantas korupsi.
Budiman menganalogikan Jokowi seperti seorang petani yang menangkap banyak tikus di sawahnya. Demikian disampaikan saat ditemui di Grha Bimasena, Jalan Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/4) malam.
"Pak Joko Widodo tidak peduli mau partai pengusung atau partai oposisi. Jadi, kita tidak bisa mengecap seorang petani yang lebih banyak menangkap tikus sebagai orang yang memelihara tikus. Ini ada petani, dulu nangkapnya tiga, sekarang nangkapnya 10. Terus kita menuduh petani yang menangkap 10 tikus itu sebagai orang yang memelihara tikus. Kan enggak? Artinya dia bekerja lebih banyak, bekerja lebih baik dengan menangkap lebih banyak tikus," terangnya.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Bagaimana modus korupsi Bansos Jokowi? 'Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya,' ucap Tessa.
-
Bagaimana modus korupsi menteri Jokowi? Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1.
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
Menurutnya, logika kubu oposisi yang mengatakan menangkap lebih banyak koruptor sebagai kegagalan asal-asalan. Dia mengklaim ini justru lebih baik.
"Jadi cara berpikir oposisi itu adalah mereka itu memperkarakan orang yang berdebu tubuhnya padahal sudah bekerja," ujarnya.
"Justru ini (Jokowi) sedang bekerja, sedang membangun ekosistem. Artinya menggali, babat alas, babat semak-semak, ketemu ular, ditangkap ularnya, kita bunuh ularnya, seperti itu, itulah orang bekerja," lanjutnya.
Aktivis era reformasi ini mengatakan, korupsi bisa terjadi karena keterpaksaan dan kesempatan. Dan ini biasanya karena sistem yang tertutup atau gelap. Salah satu program yang ditawarkan Jokowi-Ma'ruf adalah membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik agar lebih transparan dan akuntabel.
"Kenapa kemarin dalam debat terakhir berbicara tentang Dilan, digital dan melayani karena kita ingin meletakkan sesuatu di dalam terang," kata dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca Selengkapnya"Saya sangat tidak setuju, itu kampungan menurut saya kalau pemikiran itu, ndeso," kata Luhut
Baca SelengkapnyaOTT seharusnya tetap dijalankan dan perlu adanya perhatian khusus dari KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDisusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca SelengkapnyaMenurut Tito, para koruptor lebih mudah ditangkap daripada mencari keberadaan teroris maupun pengedar narkoba.
Baca SelengkapnyaDalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaCapim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengaku siap menghapus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang biasa dilakukan lembaga antirasuah.
Baca SelengkapnyaTumpak menekankan perlunya introspeksi dan evaluasi untuk semua pihak.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, OTT merupakan salah satu rangkaian penindakan korupsi yang bermula dari penyadapan.
Baca SelengkapnyaJohanis Tanak menilai, sebaiknya KPK tidak perlu memiliki seorang ketua.
Baca Selengkapnya