TNI dan Polri akan Pasang Badan Hadapi Penjegal Pelantikan Jokowi

Merdeka.com - Pemerintah menilai ada upaya dari beberapa kelompok yang ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang. Bahkan, aksi demonstrasi belakangan ini juga ditunggangi oleh kelompok tertentu.

Agar pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin berjalan lancar, TNI dan Polri akan melakukan pengamanan ketat saat pelantikan nanti. Bahkan, TNI akan pasang badan bagi siapa saja yang ingin mengacaukan dan menggagalkan pelantikan. Berikut ini ulasannya:

Ada yang Ingin Jegal Pelantikan Jokowi

Menko Polhukam, Wiranto mengatakan demo mahasiswa di depan Gedung DPR pada Rabu (26/9) berujung ricuh ada peran kelompok yang sudah mengambil alih. Sehingga aksi tersebut tidak murni lagi.

Bahkan, menurut dia, kelompok ini ingin menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi dan Ma'ruf Amin, sebagai presiden dan wapres 2019-2024. Keduanya dijadwalkan dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang.

"Dan lebih jauh lagi tujuan akhirnya adalah menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih," tegas Wiranto.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko juga mengatakan ada pihak yang sengaja membuat Indonesia gaduh. Bahkan, kata dia, ada pihak tertentu yang ingin Jokowi tidak jadi dilantik sebagai Presiden 2019-2024.

"Ada yang mengharapkan seperti itu (Jokowi tidak dilantik)," kata Moeldoko di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Karena itu, lanjut Moeldoko, Jokowi kerap menggelar rapat dengan Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terutama pada Senin (23/9/2019). Hal itu dilakukan untuk mengamankan Indonesia hingga masa pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang.

"Ya relatively, bahwa situasi ya memang ada prioritas prioritasnya. Setidaknya sampai pelantikan berjalan dengan baik," ucapnya.

TNI Pasang Badan

Pemerintah berulang kali mengatakan jika aksi unjuk rasa mahasiswa ditunggangi kelompok tertentu. Tujuan akhirnya menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bakal bersikap tegas kepada siapapun yang berniat menggagalkan pelantikan presiden pada Oktober mendatang.

"Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik, termasuk berupaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu akan berhadapan dengan TNI," tegas Panglima TNI dengan lantang, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9). Seperti dilansir Antara.

Sikap Polisi

Sementara itu Kepolisian Republik Indonesia siap mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden Oktober mendatang. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan TNI untuk mengamankan pelantikan presiden-wakil presiden, DPR, DPD termasuk DPRD.

Kepolisian juga tetap mewaspadai adanya indikasi suatu kelompok yang berupaya melakukan penggagalan proses pelantikan pada Oktober mendatang.

"Semua SOP pengamanan pelantikan itu sesuai dengan yang biasa ditangani Polri. Polanya empat ring, ring 1 di tempat pelantikan, ring dua di gedung pelantikan, ring tiga di halaman parkir dan ring empat disekitaran jalan lokasi pelantikan," kata Dedi.