TNI masih pikir-pikir Brimob minta dilatih di Pusdik Passus
Merdeka.com - Markas Besar TNI Angkatan Darat masih menunggu petunjuk dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait permintaan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti agar mengikutsertakan personel Korbrimob Polri dalam Diklat Raider di Pusdiklat Passus di Batujajar, Bandung.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wuryanto mengatakan surat tersebut belum disetujui oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Suratnya benar dari Kapolri. Kapolri minta kepada Panglima TNI agar Brimob diberikan latihan Raider. Masih menunggu petunjuk dari Panglima TNI surat permintaan itu," kata Brigjen TNI Wuryanto saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (24/7).
-
Siapa yang mendapatkan pesan dari Kapolri? Peraih Adhi Makayasa Akpol 2024 diberi pesan oleh Kapolri. Begini isinya.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Siapa yang mengesahkan TNI? Sehingga pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).
-
Kapan Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Panglima TNI? Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto adalah mantan Panglima TNI yang menjabat sejak 2017 sampai 2021.
-
Siapa Kapolri tersingkat? Kapolri dengan masa jabatan tersingkat ada Chairuddin Ismail.
-
Apa yang dilakukan Panglima TNI terhadap kasus ini? Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan proses hukum terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran tindak pidana.
Menurut dia, latihan antara TNI Angkatan Darat dengan kepolisian sudah sering dilakukan dalam latihan penanggulangan teror (Gultor). Tetapi, latihan khusus raider kepada Polri oleh tentara belum ada.
"Baru kali ini ada permintaan. Mungkin boleh saja latihan Raider. Orang sipil saja boleh dilatih tentara. Namun, ini baru pengajuan dari Kapolri," katanya.
Namun saat disinggung jika latihan tersebut bisa menimbulkan gesekan di antara kesatuan. Namun dia menambahkan, pihaknya akan mempertimbangkan kritikan dari masyarakat terkait permintaan Kapolri itu.
"Kritikan bisa saja membangun. Orang luar saja kadang latihan bareng sama TNI," tukas dia.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengirim surat kepada Panglima TNI dengan tembusan Kasad, Irwasum Polri dan jajaran petinggi Polri. Surat Nomor B/3303/VII/2015 tertanggal 15 Juli tersebut berisi permintaan permohonan mengikutsertakan personel Korbrimob Polri dalam Diklat Raider di Pusdiklat Kopassus. Pusdiklat Kopassus di Batujajar, Bandung, selama ini dijadikan pusat latihan dasar pasukan korps Baret Merah.
Dalam dokumen yang diperoleh merdeka.com Jumat (24/7), surat yang ditandatangani Badrodin tersebut, program latihan dan pendidikan Raider dilakukan tahun anggaran 2015 dan 2016. Badrodin memohon kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar permintaannya itu dikabulkan.
"Hasil koordinasi Wakakorbrimob Polri dengan Danjen Kopassus tanggal 8 Juli 2015 di Mako Kopassus Cijantung perihal rencana mengikutsertakan personel Korbrimob Polri pada pelatihan dan pendidikan Raider di Pusdiklat Kopassus Batujajar, Bandung," demikian isi surat tersebut.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka, begitu juga harapan kami, pihak KPK juga demikian."
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaBambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.
Baca SelengkapnyaAlasan itu disampaikan Agung, mengingat Henri yang merupakan Anggota TNI Aktif.
Baca SelengkapnyaSampai hari ini, Komisi I DPR belum menerima surat permintaan pergantian Panglima TNI.
Baca SelengkapnyaMensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo belum menerbitkan Perpres pemindahan IKN.
Baca SelengkapnyaWihadi belum menjelaskan mengapa pembahasan RUU tersebut dibatalkan.
Baca SelengkapnyaAnggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan pembahasan Revisi UU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Rabu (21/8) sampai dijaga Brimob.
Baca SelengkapnyaSelain PSI, PDIP sudah membangun cukup banyak komunikasi dengan partai lain.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memberi arahan para pejabat TNI dan Polri di Istana Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis 12 September 2024.
Baca Selengkapnya