TNI sepakat bentuk tim kebenaran kasus HAM, ini reaksi Komnas HAM
Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko ikut menyepakati pembentukan tim kebenaran kasus pelanggaran HAM. Komisioner Komnas HAM Nur Cholis mengatakan bahwa kehadiran TNI dalam pengungkapan kasus pelanggaran HAM sangat dibutuhkan.
"Saya surprise Pak Moeldoko hadir. Pada dua rapat sebelumnya kan dia tidak hadir itu saja. Pak Moeldoko sudah mulai membuka dialog," kata Nur Cholis di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (2/7).
Kendati sudah sepakat membentuk tim kebenaran, lanjut dia, belum tentu semua kasus bisa diselesaikan dengan secara cepat. Namun pemerintah sudah punya keinginan untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM tersebut.
-
Kenapa Kemenhub bentuk tim investigasi? Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi internal, usai penganiayaan yang dilakukan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Siapa yang bentuk tim investigasi? Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi internal, usai penganiayaan yang dilakukan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus ini? “Iya (dua penyidikan), itu tapi masih penyidikan umum, sehingga memang nanti kalau clear semuanya kita akan sampaikan ya,“ tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023). Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengatakan, dua kasus tersebut berada di penyidikan yang berbeda. Meski begitu, pihaknya berupaya mendalami temuan fakta yang ada.
-
Apa kasus yang sedang diselidiki? Pemerasan itu berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan tahun 2021 yang tengah ditangani KPK.
-
Bagaimana Komnas HAM mengungkap pelaku? 'Ada penggalian fakta tentang peran-peran Pollycarpus atau peran-peran orang lain yang ada di tempat kejadian perkara atau yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir atau yang menjadi alasan TPF ketika itu untuk melakukan prarekonstruksi, melacak percakapan nomor telepon dan lain-lain lah,' kata Usman di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
"Harapannya 15 orang dalam tim nanti akan independen dan isinya multi sebagai syarat untuk mengungkapkan kebenaran," kata dia.
Lanjut dia, bahwa tidak ada kasus yang diprioritaskan dalam pelaksanaan kerja tim kebenaran tersebut. Tetapi, kata dia, pihaknya ingin mengungkap kesalahan yang telah diperbuat oleh pemerintahan sebelumnya.
"Kesalahan itu penting di mana salahnya dan mengapa salah. Kalau misalnya kita temukan kesalahan ya kemudian menimbulkan kerugian itu kan harus dikembalikan. Kalau misalnya ada kerugian kan ga bisa negara mengembalikan semuanya, semampunya negara lah," tukas dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.
Baca SelengkapnyaMahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.
Baca SelengkapnyaAlexander mengatakan, saat melakukan tangkap tangan, tim dari KPK sudah mendapatkan setidaknya dua alat bukti.
Baca SelengkapnyaMelalui tim koneksitas ini, KPK terus memproses tersangka sipil. Sementara POM TNI memproses tersangka perwira aktif TNI.
Baca SelengkapnyaDPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka
Baca SelengkapnyaPensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer buntut kasus Kepala Basarnas
Baca SelengkapnyaGaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI
Baca SelengkapnyaMenurut Ketut, penyidik masih terus mendalami sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaTNI Ungkap Peran 13 Prajurit Tersangka Penganiayaan Anggota KKB di Papua
Baca Selengkapnya