TNI siap bubarkan aksi berbau politis saat minggu tenang Pilkada
Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku sudah mendapat informasi bakal ada aksi massa jelang perhelatan Pilkada serentak pada 15 Februari nanti. Gatot berharap Bawaslu benar-benar mengawasi aksi tersebut karena dikhawatirkan bernuansa politis.
"Makanya di situlah perlu Bawaslu untuk benar-benar mengawasi agar semuanya tenang," kata Gatot di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (31/1).
Gatot menegaskan, TNI siap berdiri di belakang Bawaslu jika aksi itu benar-benar bermuatan politik. Bahkan, kata dia, TNI dan Polri siap membubarkan aksi jika mengarah kepada penjegalan terhadap calon yang siap bertarung di Pilkada.
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Apa yang dilakukan TNI untuk mencegah pertikaian? Komandan Kompi (Danki) Alpha Mayor Inf Handi Wibowo segera melaksanakan prosedur tetap sebagai pasukan misi perdamaian PBB. Selanjutnya Danki Alpa melaporkan kejadian tersebut kepada Dansatgas dan menyiapkan Quick Reserve Team (QRT) yang berjumlah 23 personel untuk menghadang tank Markava milik Israel guna mencegah terjadinya pertikaian dengan tentara Lebanon.
"Apabila ada informasi demo pada minggu tenang yang berbau politis pilkada maka Bawaslu harus melarang, TNI dan Polri siap di belakang Bawaslu," ucap Gatot.
Bukan hanya itu, Gatot juga sudah memerintahkan Dandim, Danrem dan Pangdam untuk mengawasi perkembangan situasi di sejumlah daerah jelang Pilkada. Dia menginstruksikan jajarannya segera turun saat Polri membutuhkan bantuan tanpa harus melapor lebih dulu.
"Apabila ada perkembangan situasi dan polisi meminta bantuan, bantu dulu baru lapor. Bukan lapor dulu baru bantu agar cepat dapat diatasi," ucapnya.
Disinggung berapa total jumlah pasukan yang disiapkan TNI untuk diperbantukan mengamankan jalannya Pilkada, dengan tegas Gatot mengatakan berapa pun jumlah yang dibutuhkan Polri, TNI siap menurunkan semua personelnya untuk mengawal Pilkada.
"Apa yang diminta Polri kita kasih jumlahnya berapa pun juga. Dan saya selalu menyiapkan cadangan tergantung daerahnya masing-masing," pungkas Gatot.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaKepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, prajurit TNI dilarang untuk berpolitik.
Baca SelengkapnyaJika pemerintah daerah tidak memasilitasi maka pilkada serentak pasti akan terganggu.
Baca SelengkapnyaPersonel TNI-Polri terus melakukan patroli dan cooling system di berbagai wilayah
Baca SelengkapnyaMuncul Spanduk Dandim Sukoharjo Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata Pangdam Diponegoro
Baca SelengkapnyaAgus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaKapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto meminta kepada seluruh personel untuk bertugas dengan baik dalam rangka menyukseskan seluruh tahapan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMaruli meminta semua pihak tidak mengaitkan isu netralitas aparat dengan insiden pemukulan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca SelengkapnyaSejumlah pihak dikumpulkan, termasuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota.
Baca SelengkapnyaPelantikan Prabowo-Gibran dilakukan pada 20 Oktober 2024.
Baca Selengkapnya""Sudah tugasnya TNI, membantu Polri dalam pengamanan dan keterlibatan masyarakat," kata Panglima TNI.
Baca SelengkapnyaDeklarasi digelar dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan menjelang Pemilu 2024
Baca Selengkapnya