TNP2K: Kartu sakti Jokowi murni dana APBN 2014

Merdeka.com - Kepala Pokja tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) Ari Perdana membantah, anggaran program kartu sakti yang diluncurkan oleh pemerintahan Jokowi-JK diambil dari Corporate Sosial Responsibility (CSR) BUMN. Sebenarnya, dana diambil dari APBN 2014.

"Dana bukan dari CSR, tapi murni dari APBN 2014," kata Ari Perdana dalam diskusi 'Menguji Kartu Sakti' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (8/11/2014).

Menurut dia, pro-kontra kartu sakti pemerintah Jokowi-JK menjadi hal yang wajar muncul di masyarakat karena ingin melakukan penanggulangan kemiskinan yang cepat. Selain itu, anggaran yang dipakai untuk program kartu sakti pemerintah Jokowi-JK didapatkan dari alokasi bantuan sosial.

"Sebenarnya sama saja, enggak ada yang baru. Hanya masalah penyampaian saja. Karena ingin lari kencang, ujarnya.

Lanjut dia, dana bantuan sosial yang direlokasi untuk kartu sakti ini dari anggaran subsidi kenaikan harga BBM pada pemerintahan SBY-Boediono. Sehingga tidak perlu menunggu persetujuan DPR untuk menerapkan kartu sakti ini.

"Dana pemerintahan sebelumnya yang sudah mengalokasikan untuk dana bantuan sosial seperti BSM, BLT, Jamkesda, dana Bos dan yang lainnya," imbuhnya.

Seperti diketahui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengakui biaya penerbitan kartu sakti Presiden Jokowi seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berasal dari dana CSR BUMN.

Bahkan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyindir kalau CSR itu sudah ada anggarannya. Dia meminta pemerintah jangan mengakali program kartu-kartu sakti itu dengan CSR BUMN.