Tokoh Adat Kalimantan Dukung Pembangunan IKN: Perhatikan Nilai Kearifan Lokal
Merdeka.com - Masyarakat Pulau Kalimatan memberikan dukungan terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Dukungan itu diberikan atas nama Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Martin Billa, Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Aji Muhammad Arifin, Sultan Kesultanan Paser, Aji Muhammad Jamawai, Sultan Kesultanan Banjar, Sultan Haji Khairul Saleh Al Mu'thasum Billah hingga Dewan Adat Dayak Provinsi se-Pulau Kalimantan, Agustian Sabran.
"Siap Memberikan dukungan dan terlibat secara penuh dan sungguh-sungguh, atas perwujudan dan pelaksanaan pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur, dengan konektivitas pembangunan kewilayahan antar provinsi yang ada di Pulau/Banua Kalimantan," kata Agustian dalam keterangan tertulis, Selasa (1/3).
Dia berharap pembangunan IKN bisa melibatkan potensi putra dan putri asli Pulau/Banua Kalimantan dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di Badan Otorita IKN. Dengan memberikan afirmasi yang tertulis dengan jelas dalam peraturan turunan UU IKN.
-
Apa yang diharapkan dari IKN? Chairman Centennial Z Dinno Ardiansyah berharap Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat menjadi peradaban yang maju dan manusiawi begitu selesai dibangun kelak.
-
Kenapa Otorita IKN pentingkan budaya dalam pembangunan IKN? Ia melanjutkan bahwa dalam proses pembangunan IKN, budaya menjadi aspek yang sangat penting.
-
Siapa yang menyatakan kepedulian Otorita IKN terhadap budaya lokal? Hal ini juga yang diakui oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat dan penggiat budaya. Mereka menyatakan bahwa Otorita IKN telah menunjukkan kepedulian signifikan terhadap pelestarian budaya lokal di tengah proses pembangunan IKN itu sendiri.
-
Siapa yang memimpin Daerah Istimewa Kalimantan Barat? Dalam deklarasi tersebut, Sultan Hamid II dipilih sebagai kedua dewan serta dibantu oleh badan pemerintahan harian yang berjumlah lima orang.
-
Kenapa Kaltim mendukung IKN? Melalui tema ini, diharapkan terwujudnya sinergi dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
-
Apa tujuan pembentukan Daerah Istimewa Kalimantan Barat? Selanjutnya, gabungan kesultanan dan kerajaan sepakat untuk mewujudkan pemerintahan federasi yang lebih kuat dengan menaikkan kedudukan Dewan Kalimantan Barat menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB).
"Memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal Pulau/Banua Kalimantan (membangun fasilitas dan simbol-simbol adat, adab dan pusat budaya) dalam ruang lingkup utama di wilayah IKN," ungkapnya.
Tidak kalah penting, mereka berharap proyek besar itu juga bisa melibatkan pemangku kelembagaan adat pulau atau Banua Kalimantan. Mulai dari merumuskan dan menyusun peraturan perundang-undangan turunan IKN.
"Melibatkan secara langsung segenap pemangku kelembagaan adat Pulau/Banua Kalimantan dalam merumuskan dan menyusun peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari UU IKN," pungkasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Otorita IKN telah menunjukkan kepedulian signifikan terhadap pelestarian budaya lokal di tengah proses pembangunan IKN itu sendiri.
Baca SelengkapnyaCak Imin berharap agar Kalimantan memiliki kekhasan. Terlebih, memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang bagus.
Baca SelengkapnyaJalur seleksi CPNS yang diprioritaskan untuk masyarakat lokal Kalimantan
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan pentingnya peran KADIN dan HIPMI tidak hanya sebagai subkontraktor, tetapi sebagai pemain utama dalam proyek ini.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan bahwa partisipasi masyarakat harus diutamakan dalam pembangunan.
Baca SelengkapnyaGanjar menjadi capres pertama yang berkampanye ke IKN.
Baca SelengkapnyaSebagai Mendagri, Tito mampu mengoordinasikan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan.
Baca SelengkapnyaPembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikhawatirkan mengusir masyarakat adat dari tanahnya.
Baca SelengkapnyaPangan dan investasi pendidikan menjadi salah satu tantangan di ibu kota baru
Baca SelengkapnyaUntuk PNS yang ditempatkan di IKN nantinya melekat di kementerian/lembaga dalam penerimaan 40.000 CPNS untuk tahun ini.
Baca SelengkapnyaGanjar menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN sesuai amanat Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaKonsep ini ditunjukkan agar kearifan lokal yang ada di IKN tetap terlihat jelas.
Baca Selengkapnya