Tokoh lintas agama dukung KPK usut rekening gendut Budi Gunawan
Merdeka.com - Tokoh lintas agama memberikan dukungan penuh terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berani menetapkan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi. Salah satu tokoh lintas agama Khatib Suriah PBNU KH. Abdul Malik Madani menyarankan KPK untuk segera membuktikan Komjen Budi Gunawan di pengadilan.
"Apa yang dilakukan KPK terhadap 2 alat bukti sudah cukup benar. Namun harus segera dibuktikan agar KPK tak dianggap ikut-ikutan politik. Makanya segera dibuktikan agar tak juga berlarut-larut," ujar Abdul Malik saat konfrensi pers usai melakukan audiensi kepada KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/1).
Dalam kasus rekening gendut yang dimiliki oleh perwira tinggi polri. Dia mengharapkan institusi Polri juga membantu KPK dalam mencegah penindakan kasus korupsi di tubuh internal Polri. Bahkan dia meminta Polri bekerjasama menuntaskan kasus gratifikasi yang menimpa Komjen Budi Gunawan.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
"Dalam kasus calon Kapolri (Budi Gunawan), Polri diharapkan kerjasamanya untuk memberikan akses seluas-luasnya menuntaskan kasus BG," jelasnya
Lebih lanjut, jika KPK mampu membuktikan Komjen Budi Gunawan bersalah, maka tokoh lintas agama akan mendukung penuh KPK dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi.
"Tokoh lintas agama ada di belakang KPK secara lahir dan batin. Sepanjang dilakukan KPK benar dan mampu membuktikan diri bebas dari politik," tegasnya.
Sementara dikesempatan yang sama, Ketua umum Persatuan Gererja Indonesia (PGI) Pendeta Hendriete Lebang mengatakan, pejabat publik semestinya bersih dari korupsi. Oleh sebab itu, pemerintah dalam mengajukan calon Kapolri mestinya melibatkan KPK.
"PGI mendukung KPK untuk menyatakan apa yang benar dan keadilan," ujarnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.
Baca SelengkapnyaUang-uang tersebut digunakan untuk kepentingan para tersangka seperti membayar pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 M dan dana taktis untuk operasional.
Baca SelengkapnyaNasir menegaskan, kasus TPPU yang melibatkan Panji Gumilang harus menjadi prioritas utama.
Baca SelengkapnyaBudi mengaku baru mengetahui terpilihnya Setyo sebagai Ketua KPK baru.
Baca SelengkapnyaNama Sadikin Rusli disebut-sebut dalam sidang perkara korupsi BTS Kominfo.
Baca SelengkapnyaBudi Arie pun menjamin, jika sistem informasi elektronik selama pesta demokrasi ini tetap aman dan terjamin.
Baca SelengkapnyaMUI yakin polisi memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat Panji Gumilang dalam kasus ini.
Baca SelengkapnyaKejagung resmi menetapkan anggota BPK Achsanul Qosasi (AQ) sebagai tersangka, Jumat (3/11/2023).
Baca Selengkapnyakepada masyarakat apabila mendapatkan pesan dari oknum tersebut dapat segara melaporkan melalui ke pihak KPK melalui call center 198
Baca SelengkapnyaPDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca SelengkapnyaDemikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana.
Baca SelengkapnyaKejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca Selengkapnya