Follow
Tolak dituduh terima dana CSR, Ahok tantang DPRD lapor harta ke KPK
Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta belum memberikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menantang mereka untuk melaporkannya.
Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan, anggota dewan selalu menuduhnya melakukan 'permainan' dalam penerimaan dana corporate social responsibility (CSR). Bahkan, panitia angket berniat menyelidiki mengenai rumor ada dana CSR yang masuk ke Ahok Center.
"Itu juga jadi persoalan. Selama ini nuduh saya KKN, CSR, Ahok Center dari 2013. DPRD tuh lapor dulu deh harta kekayaannya. Jangan naik Range Rover, Lamborghini tapi NPWP pun kagak punya gimana dong?" ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/3).
-
Gimana cara mobil DPR RI itu minta jalan? Dalam video tersebut terlihat mobil berjenis Toyota Alphard berwarna putih berulang kali membunyikan suara strobo untuk meminta jalan kepada pengendara lain.
-
Mobil DPR RI apa yang viral? Mobil mewah berpelat DPR RI mendadak viral usai bunyikan strobo sampai dianggap arogan.
-
Apa yang dilarang terkait APK di angkutan umum? Padahal, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melarang pemasangan APK pada angkutan umum karena menganggu estetika serta kenyamanan pengendara dan pejalan kaki.
-
Siapa yang nyetir mobil berpelat DPR RI itu? Menurut keterangan yang ada, TNKB kendaraan dengan pelat 77-02 itu merupakan milik anggota DPR RI.Namun tidak diketahui siapa yang membawa mobil tersebut saat peristiwa itu terjadi.
-
Kenapa Mobil Ketek dilarang beroperasi? Hal yang menjadi pertimbangan dilarangnya Mobil Ketek beroperasi adalah faktor keamanan dan kenyamanan penumpang.
-
Mengapa PPN kendaraan dinaikkan? 'Hari ini pemerintah memutuskan kenaikan tarif PPN 11 persen jadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,' kata Presiden Prabowo pada konferensi pers di Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (31/12).
Bahkan, mantan Bupati Belitung Timur ini mempertanyakan apakah anggota legislatif memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Karena harta kekayaan yang mereka miliki mencapai angka miliaran rupiah.
"Terus sekarang dikritik biaya operasionalnya walikota Rp 3 miliar. Segitu mah nggak bisa beli Range Rover atau Lamborghini. Rp 3 miliar di wali kota itu untuk pekerja harian lepas (PHL) karena kita nggak mau lagi pakai outsourcing. Jadi ini tuduhan yang nggak ada gunanya," tutupnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ahok meminta pandangan Todung agar generasi muda tidak mudah tergoda untuk melakukan korupsi
Baca Selengkapnya
Tegasnya Kapolri larang anak buahnya pamer kekayaan
Baca Selengkapnya
Ahok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Menurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca Selengkapnya
Ahok mengaku ingin ikut mengampanyekan Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Ahok juga tidak bisa ikut berkampanye karena posisinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina
Baca Selengkapnya
Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca Selengkapnya
Ahok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)
Baca Selengkapnya
Total harta Dito Ariotedjo Rp 282,46 miliar dengan utang sebesar Rp 16,06 miliar.
Baca Selengkapnya
Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca Selengkapnya