Tolak fullday school, PKB siap tinggalkan dan tak capreskan Jokowi

Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak kebijakan sekolah delapan jam, lima hari. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ini dinilai tidak pro terhadap rakyat.

Wasekjen PKB Maman Imanulhaq mengatakan, partainya siap mengambil sikap tegas jika Presiden Joko Widodo tetap menjalankan kebijakan ini. Termasuk berpisah dari Joko Widodo di gelaran Pemilu 2019.

"Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius. Kalau tidak dituruti Presiden, kita ingin katakan bahwa Jokowi sudah tidak berpihak kepada masyarakat Diniyah, Jokowi sudah menipu umat Islam, Jokowi sudah tidak perlu kita pertahankan 2019," ujar Maman Imanulhaq di The Acacia Hotel, Jl Kramat, Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Dia mengatakan, ngototnya sikap PKB bukan tanpa alasan. Menurutnya, penolakan kebijakan yang diatur melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 ini menandakan PKB ikut berjuang bersama rakyat.

"Ini perlu, ini soal perjuangan umat Islam, ini soal perjuangan sejarah, ini soal pemihakan terhadap NKRI dan Pancasila."

Ketua Umum PKB Muhamimin Iskandar heran dengan Mendikbud Muhadjir Effendy yang ngotot menjalankan kebijakan ini. Padahal Presiden sudah menolak. Cak Imin sapaan akrabnya, mengaku sudah bertemu Jokowi untuk membicarakan masalah ini.

"Beliau selalu menjawab oke oke. Tapi nampaknya menterinya masih jalan terus," ucap Muhaimin di tempat sama.

Dia melihat kebijakan itu tidak realistis jika diterapkan di seluruh Indonesia. PKB, NU serta komponen pesantren menolak kebijakan itu.

"Kita minta dicabut Permendikbud 32 yang menyeragamkan, biarkan masing sekolah berbeda mengambil kebijakan full day school. masing-masing bisa mandiri jangan diseragamkan. Jakarta boleh yang lain tidak boleh," kata Muhaimin.

Dia khawatir kebijakan ini bakal mengikis nilai-nilai yang sudah ditanamkan di pesantren dan madrasah. Cak Imin sapaan akrabnya, mencontohkan, ketika Belanda menjajah Indonesia, mereka tidak berani berhadapan dengan pesantren.

"Lah kok ini menteri pendidikan hari ini bikin kebijakan penyeragaman madrasah dalam fulldayschool itu artinya, tanpa fakta tanpa lapangan yg diketahui dengan jelas tidak berdasarkan analisis hanya berdasarkan asumsi bisa mengatasi pendidikan agama dan karakter," jelasnya. (mdk/noe)