Tolak Hadir RDPU soal Capim KPK, ICW Sebut Tak Ada Undangan Resmi dari DPR

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak datang ke Komisi III dalam dengar pendapat umum dalam proses uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK. ICW berdalih tak menghadiri rapat RDPU itu karena tidak ada undangan resmi dari DPR.

"Pada dasarnya undangan secara resmi dari Komisi III DPR RI setelah di cek tidak ada datang ke kantor ICW," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana melalui pesan singkat, Rabu (11/9).

Sebelumnya, Komisi III menggelar rapat dengar pendapat umum dengan koalisi masyarakat sipil. Perwakilan LSM yang hadir adalah Presidium Nasional Relawan Indonesia Bersatu, Presidium Poknas, dan Indonesia Police Watch.

Rapat tersebut diselenggarakan secara terbuka. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III dari PDI Perjuangan Herman Hery. Rapat dengar pendapat itu berkaitan dengan seleksi calon pimpinan KPK.

Anggota Komisi III Arsul Sani mengklaim sebetulnya lembaga yang kritis dalam isu korupsi, seperti ICW bisa saja hadir dalam RDPU. Namun, kata dia, tidak perlu ada undangan dari DPR, tinggal bersurat ke sekretariat.

"Kami minta yang ingin hadir format resmi ya kirim surat ke sekretariat komisi III, kita akan hadir sehingga kami undang, secara resmi walaupun via WA karena waktunya terbatas. Jadi sudah kita kasih kesempatan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Sekjen PPP itu mengaku tidak pilih-pilih LSM. LSM yang kerap mengkritik Komisi III maupun proses seleksi Capim KPK diundang.

"Tidak ada, bahkan Pak Nasir Djamil, saya termasuk yang pingin temen ICW datang. Sampaikan saja ke sini. Kan barangkali lebih bermanfaat menyampaikan di sini daripada di gedung KPK gitu," ucapnya.