Tolak impor beras, pendemo bawa orang-orangan sawah
Merdeka.com - Rencana pemerintah mengimpor 500.000 ton beras terus ditentang. Di Medan, Selasa (23/1) sore, sekelompok pemuda berunjuk rasa memprotes kebijakan itu.
Unjuk rasa dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Tani. Demo ini berlangsung di Jalan Balaikota, tepatnya di dekat tugu air mancur depan Kantor Pos Besar.
Dalam aksinya, para pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan penolakan pada impor beras. Mereka juga membawa 2 orang-orangan sawah dan sempat melakukan aksi tidur di jalan.
-
Siapa yang mengumpulkan beras? Bupati Banyuwangi saat itu, R. Oesman Soemodinoto, menjadi ketua komite yang mengurus pengumpulan beras dan proses pemberangkatan kapal ke India.
-
Siapa yang prihatin dengan mahalnya beras? 'Pastinya, kami turut prihatin dan merasakan betul kegelisahan masyarakat, khususnya kalangan ibu-ibu, karena harga beras yang masih mahal. Apalagi, saat ini kita sedang Ramadhan, dan sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri.
-
Kenapa Bulog impor beras? Selanjutnya menyikapi bahaya El Nino yang berdampak pada kelangkaan pasokan, Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi.
-
Bagaimana DPR ingin membantu mengatasi mahalnya beras? 'Untuk itu, kami ingin mendorong pemerintah supaya terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga beras,' ungkap Puteri.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Apa target Kementan untuk produksi beras? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor.
Pengunjuk rasa menyatakan impor beras dapat mengancam perekonomian petani. Alasannya, saat ini sejumlah daerah justru mengalami surplus beras.
"Kebijakan impor beras itu tidak berpihak kepada tani," Afgan Fadilla, salah seorang pengunjuk rasa.
Para pengunjuk rasa menyatakan keheranannya dengan rencana pemerintah mengimpor beras. Mereka mengungkit kembali pernyataan pemerintah yang menyatakan Indonesia surplus beras pada 2017.
Menurut pengunjuk rasa, impor beras hanya akan menguntungkan korporasi ketimbang petani kecil. Karena itu, mereka meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan impor beras.
"Di awal pemerintahan Jokowi konsepnya berpihak kepada petani. Tapi sekarang malah tidak diterapkan," sebut Afgan.
Aksi massa berlangsung sekitar satu jam. Mereka kemudian membubarkan diri dengan tertib.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ancaman itu disampaikan Zulhas usai ribuan peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah dan beberapa daerah lainnya membuang susu hasil perahan.
Baca SelengkapnyaMegawati ingin para petani menikmati hasil kerjanya, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras
Baca SelengkapnyaHarga beras yang melambung tinggi memaksa warga antre panjang untuk membeli beras murah.
Baca SelengkapnyaBanyak oknum penimbun beras yang ingin meraup keuntungan di tengah kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaTambahan kuota impor ini jadi pelengkap izin impor sebanyak 2 juta ton yang sudah diproses lebih dahulu.
Baca SelengkapnyaPengunjuk rasa mendesak DPR untuk segera mengajukan hak angket serta menuntut pemakzulan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBuruh meminta stop PHK buruh tekstil hingga mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaImpor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.
Baca SelengkapnyaErick menekankan bahwa kebijakan impor yang akan ditempuh pemerintah melalui Perum Bulog akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Baca SelengkapnyaAntrean warga yang menyerbu Operasi Pasar Murah di kantor Kecamatan Pamulang membeludak.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, Bulog belum mendapatkan dokumen penugasan secara resmi dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaSehari sebelumnya, para ulama di Serang, Banten juga bersatu menolak adanya industri minuman keras dalam bentuk Penandatanganan Petisi Dukungan Para Ulama.
Baca Selengkapnya