Tolak intervensi asing, jurnalis Surabaya galang koin Australia
Merdeka.com - "NKRI harga mati. Tidak boleh satupun pihak asing berhak mengintervensi hukum di Indonesia." Inilah sekelumit orasi wartawan di Surabaya, Jawa Timur yang menggelar aksi menyoroti campur tangan asing terhadap eksekusi mati gembong narkoba. Aksi penggalangan koin dilakukan di depan Gedung Grahadi Surabaya, Jalan Gubernur Suryo, Rabu (25/2).
Seperti halnya warga Negara Indonesia yang lain, yang beberapa kali menggelar aksi penggalangan koin untuk Australia, yang mengungkit-ungkit bantuan bencana tsunami di Aceh Tahun 2004 silam, wartawan-wartawan di Kota Pahlawan juga mengaku geram dengan sikap Pemerintahan Brasil, khususnya Australia.
Melalui Perdana Menterinya (PM) Tony Abbott, Pemerintah Australia mencoba mengusik ketenangan Bangsa Indonesia dengan menagih bantuan kemanusiaan yang pernah dilakukannya di Aceh, saat terkena musibah Tsunami.
-
Siapa yang mendukung Adrian Tobing? Wisuda dia seru banget, orang tuanya juga dateng. Congrats, Adrian!
-
Mengapa TNI AU memberikan penghargaan kepada jurnalis? Penghargaan diberikan kepada para jurnalis sebagai bentuk apresiasi terhadap karya jurnalistik yang telah berkontribusi untuk kemajuan TNI AU.
-
Siapa pelaku pembunuhan wanita di Bali? Polisi telah menangkap pelaku pembunuhan ini. Tersangka bernama Anjas Purnama (23), warga Desa Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, Dia merupakan seorang anak buah kapal (ABK).
-
Siapa pelakunya? Orang ke-3 : 'Seperti biasa saya menjemput anak saya pulang sekolah sekitar jam tersebut'Karena 22 jam sebelum 5 April 2010 adalah jam 1 siang 4 april 2010 (hari minggu)
-
Siapa yang melakukan eksekusi di Kampung Gantungan Sirah? Wardiman bercerita, waktu zaman penjajahan Belanda, lokasi kampung itu digunakan sebagai tempat para tentara Belanda melakukan kekerasan terhadap warga pribumi.
Abbott menilai, bantuan negaranya untuk Indonesia tidak sebanding dengan hukuman mati yang dijatuhkan Pemerintah Indonesia kepada dua warga Australia yang terlibat kasus peredaran narkoba yang dikenal 'Bali Nine.' Dua WNA Australia yang akan dieksekusi mati gelombang dua itu adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.
Atas intervensi pihak Australia inilah, belasan wartawan di Surabaya, baik cetak, online dan elektronik ikut mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk segera mengeksekusi mati para gembong narkoba 'Bali Nine'.
Selain berorasi, para jurnalis berbagai media massa, baik lokal maupun nasional ini, juga menggelar poster-poster berisi kecaman terhadap Tony Abbott dan dukungan untuk Pemerintah Indonesia.
Beberapa poster-poster itu bertuliskan: Coin for Abbott, Dukung Eksekusi Mati Bandar Narkoba, Jangan Intervensi Kedaulatan Negara Kami dan lain sebagainya.
Sementara dalam orasinya, Koordinator Aksi, Tudji Martudji mengatakan, Aliansi Wartawan Surabaya ikut mendukung keputusan pemerintah yang akan melaksanakan eksekusi mati dan mengutuk negara lain yang mencoba mengintervensi hukum di Indonesia.
"NKRI adalah harga mati. Tidak boleh ada satu negara manapun yang berhak mengintervensi hukum di Indonesia, tidak terkecuali Australia yang pernah ikut memberi bantuan Tsunami Aceh. Untuk itu, kita di sini, menggalang koin untuk mengembalikan bantuan itu yang diungkit-ungkit kembali oleh Abbott," teriak Martudji dalam orasinya.
Dan koin yang terkumpul akan diserahkan SD Muhammadiyah 4 Surabaya, yang lebih dulu menggelar aksi penggalangan koin untuk Australia. Untuk kemudian diserahkan ke lembaga yang akan mengembalikan bantuan yang pernah dilakukan Negeri Kanguru itu untuk Indonesia.
Sementara itu, di tengah aksi tersebut, seorang anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, M Iksan yang kebetulan melintas di Jalan Gubernur Suryo, tiba-tiba berhenti dan ikut memberikan bantuan koin.
Karena menurutnya, sikap Australia sudah sangat keterlaluan. Statement Abbott merupakan upaya intervensi atas hukum yang diterapkan Pemerintah Indonesia. Dia mengapresiasi upaya penggalangan coin yang dilakukan beberapa elemen, termasuk para jurnalis yang ikut bersama-sama menggalang dana untuk Australia.
"Untuk itu, kita harus lawan bersama-sama. Negara asing jangan pernah sekali-kali mengusik atau mengintervensi Indonesia. Pemerintah jangan takut mengeksekusi mati gembong narkoba yang telah merusak generasi bangsa," tegasnya.
Hukuman mati terhadap gembong narkoba, menurut dia, adalah bagian upaya pemerintah untuk menyadarkan republik ini. "Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Eksekusi mati terhadap gembong narkoba, perlu dilakukan. Untuk itu, pihak asing jangan sekali-kali mengintervensi. Kami DPRD Jatim siap mendukung pemerintah," tegasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pencekalan tersebut juga berlaku bagi anggota Bali Nine yang menikahi WNI di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSederet persyaratan itu diungkapkan setelah Yusril bertemu Mendagri Australia Tony Burke untuk membahas pemulangan narapidana kasus narkoba 'Bali Nine'.
Baca SelengkapnyaNamun begitu, Indonesia saat ini belum mengajukan permintaan pemindahan narapidana WNI kepada Australia.
Baca Selengkapnya“Saya kira tidak, tidak ada tekanan sama sekali," tegas Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Polkam Imipas, Ahmad Usmarwi Kaffah.
Baca SelengkapnyaPenandatanganan pengaturan praktis (practical arrangement) antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan lima narapidana dilakukan secara virtual.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih mengkaji hal ini melibatkan berbagai pihak terkait.
Baca Selengkapnya"Jangan kemudian, kita bebaskan yang ini (Bali Nine) kan ditahan di sana (Australia) cuma nelayan-nelayan yang menangkap ikan kecil-kecil."
Baca SelengkapnyaYusril menerangkan, pihaknya telah berdiskusi dengan Pemerintah Australia terkait terpidana mati Bali Nine.
Baca SelengkapnyaTerungkapnya dugaan keterlibatan wartawan dalam mengintervensi kasus ini bermula dari pengakuan seorang kerabat keluarga korban berinisial S.
Baca SelengkapnyaYusril menuturkan bahwa hal tersebut terlebih dahulu akan dikomunikasikan dengan pemerintah Australia karena memerlukan persetujuan mereka.
Baca SelengkapnyaPredikat dari PBB tersebut, kata dia, merupakan pencapaian tersendiri jika dibandingkan dengan penilaian sebelumnya.
Baca SelengkapnyaKrishna mengatakan Gregor tak bisa langsung dideportasi ke Indonesia.
Baca Selengkapnya