Tolak pabrik Semen Gombong, muncul petisi ke Jokowi & Ganjar
Merdeka.com - Penolakan terhadap pembangunan, Pabrik Semen di Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ternyata tidak hanya dilakukan oleh ratusan warga di lima desa Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Namun, juga muncul petisi penolakan pembangunan yang sudah terbengkalai izinnya sejak tahun 1996 tersebut.
Ratusan netizen juga telah memberikan dukungan terhadap petisi yang ada di situs atau laman www.change.org berjudul; 'Tolak Tambang Semen di Kawasan Karst Gombong Selatan' itu.
Sampai Senin (16/2) pukul 13.42 WIB siang ini, sudah sebanyak 475 netizen yang memberikan dukungan terhadap petisi yang ditujukan pada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
-
Mengapa petani Kendeng menolak pabrik semen? Untuk menolak pembangunan itu, pada tahun 2016 dan 2017 lalu mereka melakukan aksi cor kaki. Mereka memprotes pembangunan pabrik tersebut karena dibangun di wilayah karst yang berfungsi untuk menyerap air. Selain itu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan pihak terkait dinilai tidak transparan.
-
Kenapa buruh Semarang menolak Tapera? 'Setelah 50 tahun, uang iuran itu baru akan terkumpul Rp48 juta. Lima puluh tahun lagi, mana ada harga rumah Rp48 juta. Rumah saat ini paling murah saja Rp155 juta. Jadi ini cuma akal-akalan pemerintah saja. Menurut kami ini bukan jaminan sosial,' kata Aulia Hakim, sekretaris KSPI Jateng, mengutip YouTube Liputan6 pada Senin (10/6).
-
Siapa yang menolak pembuatan sumur resapan? Pada awalnya, tak sedikit warga yang menolak usulan pembuatan sumur resapan itu.
-
Mengapa warga Latimojong menolak harga pembebasan lahan? Cones mengaku pasca kejadian tersebut keluarganya mengalami trauma. Bahkan, anaknya enggan berangkat ke sekolah. 'Anak saya trauma dan tidak masuk sekolah karena peristiwa kemarin. Untuk sementara kami menenangkan diri di rumah kerabat,' ucapnya.
-
Siapa yang menolak IUP batubara? Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta Muhammadiyah untuk menolak jatah IUP pertambangan batubara dari pemerintah.
-
Kenapa warga berebut gunungan dan tenongan di Sadranan? 'Acara ini memang digelar setiap tahun. Di dalamnya ada buah, ada sego liwet. Warga yang mendapatkannya boleh makan di tempat atau dibawa pulang. Semua itu demi keberkahan di kampung kami,' kata Rahmat Arifin, tokoh masyarakat setempat.
Berita lengkap mengenai Ganjar Pranowo bisa diakses di Liputan6.com
Berikut isi lengkap petisi yang dibuat oleh Aris Supanji, salah satu anggota Advokasi Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Perpag) Kabupaten Kebumen, Jateng :
Penolakan masyarakat di kawasan karst Gombong selatan terhadap operasionalisasi pt Semen Gombong yang akan mengeksploitasi batuan karst dan lempung sebagai bahan baku semen; tengah memasuki fase krussial. pt Semen Gombong sendiri saat ini telah membangun lapak pabrik di desa Nagaraji, Buayan.
Aksi-aksi penolakan masyarakat seputar kawasan karst Gombong selatan yang diorganisasikan ke dalam wadah Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong [Perpag], telah "memaksa" pejabat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; turun ke desa Sikayu Buayan (19/12) untuk suatu peninjauan lapangan dan menemui serta berdialog langsung dengan warga.
Lebih dari 5.000 warga berkumpul di halaman rumah Wakil Ketua Perpag, Lapiyo; yang sekaligus digunakan sebagai pos sekretariat Perpag. Pada saat itu lah, Sang Menteri berjanji untuk membuat usulan ke Presiden Jokowi untuk suatu moratorium ijin tambang karst, bukan hanya di Gombong selatan, melainkan juga di seluruh pulau Jawa.
Ketua Perpag, Samtilar dan beberapa perwakilan warga juga menyampaikan penolakan terhadap rencana penambangan karst di kawasan ini. Hasil dialog yang dimoderatori Pj Bupati Kebumen, Arief Irwanto ini pada intinya menghasilkan usulan moratorium ijin tambang karst di Jawa yang akan diusung ke hadapan Presiden.
Sepintas, usulan moratorium ijin tambang karst demikian memang jelas sesuai dengan tuntutan masyarakat melalui Perpag. Juga sesuai dengan fakta lapangan bahwa bakal areal eksploitasi oleh pabrik Semen Gombong adalah Kawasan Bentang Alam Karst [KBAK] Gombong Selatan, sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepmen ESDM dan dikukuhkan dengan penetapan kawasan eco-karst oleh Presiden SBY. .
Penting dicatat pula bahwa batuan karst di kawasan ini tergolong "karst terumbu" yang dilarang untuk ditambang. Selain itu, bentang karst terumbu ini merupakan areal tangkapan hujan terbaik, yang pada gilirannya membentuk sebuah sistem hydro-geologi atau pun tata air, bahkan disinyalir sebagai sistem paling unik di kawasan Asia-Pasifik seperti dikemukakan Pj Bupati pada dialog bersama Menteri LHK.
Penolakan masyarakat terhadap eksploitasi batuan karst Gombong selatan juga telah disampaikan pada agenda uji dokumen Amdal pt Semen Gombong di BLH Provinsi Jawa Tengah beberapa bulan lalu. Bentuk penolakan lain adalah bahwa lebih dari 1.700 warga menandatangani sebuah Petisi Penolakan operasionalisasi tambang karst yang telah dilayangkan kepada Presiden, Kementrian dan berbagai pemangku kebijakan terkait.
Apa lacur? Dalam perkembangannya bahkan pada 3 Februari 2016 ini Badan Penenaman Modal dan Perijinan Terpadu [BPMPT] Kabupaten Kebumen telah mengumumkan ijin lingkungan PT. Semen Gombong. BPMPT Kebumen juga secara pro-aktif membantu proses ijin lingkungan yang akan dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Tengah. Jika tak ada tanggapan masyarakat, padahal sesungguhnya masyarakat MENOLAK sejak lama; maka dalam waktu dekat ijin lingkungan PT. Semen Gombong bakal segera terbit.
Merilis penggalan puisi Wiji Thukul; hanya ada satu kata: LAWAN!
Berbagai komentar dari para netizen tersebut diantaranya dari Aria Wijaya Rudolva Kusuma menyatakan; "Menolak Tambang karst, demi kebumen lebih baik
#menolak Tunduk". Kemudian, Okti liliani menyatakan; Kelestarian dan keaslian lingkungan itu penting untuk masa depan dan anak cucu di masa yang akan datang.
Lalu, netizen Puspita Ningrum berkomentar; "Kearifan lokal tetap harus dijaga, kepentingan warga sekitar karst gombong adalah hal utama yang harus diperhatian. Kegelisahan mereka mengenai hal ini tentunya memiliki makna krusial bukan?". Firdaus Candra Ganseha mengomentari; Saya takut di masa depan Kebumen khususnya area Rowokele Buayan Gombong Ayah dan sekitarnya krisis air. Dan Sutanto Putro menyatakan; "Saya menolak semen di karst gombong. Kami telah melakukan kajian ilmiah hidrogeologi karst dikawasan tersebut dan menemukan adanya sistem hedrologi sungai bawah tanah di iup semen. Aktivitas penambangan tersebut berdampak negatif dari sisi lingkungan (abiotik, biotik, cultural). (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi, salah seorang warga mengaku resah dan khawatir jika ada aktivitas tambang pasir
Baca SelengkapnyaProyek geothermal Poco Leok dikhawatirkan membayakan kesehatan warga serte merusak kelestarian lingkungan sekitar.
Baca SelengkapnyaWarga Nagari Air Bangis khawatir Proyek Strategi Nasional (PSN) akan membuat kehidupan mereka terancam.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola pertambangan.
Baca SelengkapnyaTujuh warga di Kabupaten Blora mengalami penganiayaan oleh karyawan perusahaan tambang setelah mereka mengajukan protes terkait pencemaran udara.
Baca SelengkapnyaWarga menyebut Peraturan Bupati soal jam operasional truk tambang di wilayah Kosambi sekadar pajangan. Mereka minta pemkab tutup aktivitas tambang.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan, pemerintah tengah mendorong percepatan transisi energi di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaJaringan Gusdurian menolak izin ormas untuk mengelola tambang
Baca SelengkapnyaMereka menuntut kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menegakkan keadilan masyarakat Dairi dalam mempertahankan ruang pertanian
Baca SelengkapnyaSaat ini, tercatat ada sejumlah ormas agama yang sudah menyatakan bersedia menerima izin kelola tambang.
Baca SelengkapnyaAwalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan soal sejumlah biji timah yang diperoleh oleh PT Timah Tbk.
Baca SelengkapnyaRatusan warga Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, melanjutkan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar, Jalan Sudirman, Padang, Rabu (2/8).
Baca Selengkapnya