Tolak Pakai Mobil Listrik, Gibran: Kami Siap Disanksi, Anggaran untuk Rakyat Dulu

Merdeka.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menolak menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Anak pertama Presiden Jokowi itu tak menganggarkan pembelian mobil listrik sesuai instruksi ayahnya.

Gibran menilai, pembelian mobil listrik hanya akan membuang anggaran. Sehingga dia pun menghapus anggaran pembelian mobil listrik untuk wali kota dan wakil wali kota pada tahun depan.

"Sing tak hapus itu malah untuk wali kota dan wakil wali kota kita hapus. Harusnya tahun depan. Timbange tuku mobil nggo mbangun pasar atau taman cerdas (daripada beli mobil buat bangun taman cerdas," ujarnya.

Gibran mengakui saat ini para kepala daerah telah mempersiapkan anggaran pembelian mobil listrik untuk kendaraan dinas. Hal tersebut diketahui saat pertemuan anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) di Solo beberapa waktu lalu.

"Kalau saya kumpul APEKSI atau kampul wali kota atau bupati lain kan sudah pada persiapan ganti mobil listrik. Kalau menurutku lebih baik buat bangun pasar, bangun kelurahan atau taman cerdas. Mobil listrik kui yo larang (mahal) lho, 800-900 ribu, mending buat bangun pasar," katanya.

Gibran mengaku dirinya siap menerima sanksi karena tak menaati instruksi presiden. Baginya yang lebih penting adalah memenuhi kebutuhan warga.

"Yo rapopo (enggak papa) kami siap disanksi, sing penting warga sik. Aku itu gampang, aku paling gampang. Kalau pingin hemat ya didorong," tandasnya.

Gibran membantah jika dirinya enggan menggunakan mobil listrik. Menurutnya, akan lebih baik memanfaatkan kendaraan dinas yang ada saat ini, apalagi kondisinya masih bagus dan layak dipakai.

"Pokoknya anggaran itu untuk warga dulu, masih banyak kebutuhan lain yang jadi prioritas. Dari awal memang kita tidak niat membeli," tandasnya.

Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Solo, Sri Hastuti mengatakan menurut rencana pengadaan mobil listrik di lingkungan Pemkot Solo berjumlah 3 unit . Ketiga mobil tersebut untuk kendaraan dinas wali kota, wakil wali kota, dan ketua DPRD.

"Kita menganggarkan tiga mobil listrik untuk wali kota, wakil wali kota dan ketua DPRD. Tapi pengadaan mobil listrik itu sudah dibatalkan," jelas dia.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Instruksi itu dikeluarkan dan mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022. Hal itu dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electic vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.