Follow
Tolak pelemahan KPK, warga Solo kirim peti mati ke kantor KPK
Merdeka.com - Rencana revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang disampaikan di Badan Legislasi (Baleg) DPR mendapat tentangan dari masyarakat. Seorang warga Solo bahkan menggelar aksi tunggal dengan menyeret peti mati di jalanan kota Solo, Kamis (15/10).
Di Bundaran Gladag, Jalan Slamet Riyadi, peti berwarna putih tersebut ditaburi kembang mawar merah. Usai tabur bunga, warga bernama Bambang Saptono tersebut menyeret peti ke Kantor Pos Besar Solo, yang berjarak 500 meter. Sambil membawa poster bertuliskan 'Tolak revisi UU KPK' pria tengah baya itu terus menyerukan agar masyarakat ikut menolak revisi UU KPK.
"Kalau UU KPK direvisi, kami yakin koruptor akan makin merajalela. Jika revisi UU disahkan KPK jelas akan mati. DPR RI ngotot, di dalamnya adalah partai-partai politik. Saya sebagai rakyat Indonesia menolak berkembangnya korupsi," tandasnya.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Kenapa Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? 'Ini sebagai upaya memerangi korupsi. Apalagi korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita mampu menjauhkan diri kita dari korupsi,' katanya.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
Pemerintah, lanjut dia, akhir-akhir ini berencana menunda revisi UU KPK. Dia menilai sikap tersebut kurang tegas, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih memberi kesempatan DPR untuk melakukan revisi. Pemerintah, lanjut dia, seharusnya tegas dalam bersikap.
"Saya kirimkan peti mati ini sebagai simbol matinya KPK. Kalau DPR dan pemerintah masih nekat melakukan revisi UU KPK berarti korupsi tetap akan merajalela," katanya.
Selanjutnya Bambang membawa peti mati tersebut ke bagian pengiriman Kantor Pos Besar Solo. Peti tersebut selanjutnya ditimbang dan dikirimkan ke kantor KPK Jakarta.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pengunjuk rasa mendesak Bawaslu untuk berkomitmen menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Megawati meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK.
Baca Selengkapnya
Sistem yang ada di sana (KPK) diobrak-abrik oleh pimpinan KPK makanya saya menganggap hebat ini karena dia bisa mengubah sistem.
Baca Selengkapnya
Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menentang upaya revisi UU Pilkada, Jumat (23/8).
Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada dinilai menguntungkan individu atau kelompok tertentu sehingga dianggap merupakan bentuk korupsi kebijakan.
Baca Selengkapnya
Aksi unjuk rasa untuk mengawal putusan MK terus berlanjut. Setelah mengepung Gedung KPK, demonstran kini menggeruduk markas KPU.
Baca Selengkapnya
Berbeda dengan Megawati, Gerindra tak setuju KPK dibubarkan.
Baca Selengkapnya
" Ditambah perilaku individu pimpinan KPK, maka semakin rusaklah KPK, hancur sudah," Kata Abraham Samad
Baca Selengkapnya
Rombongan massa aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada mulai berdatangan ke Gedung MK.
Baca Selengkapnya
Dia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.
Baca Selengkapnya
Kantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).
Baca Selengkapnya
Ganjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca Selengkapnya