Tolak pendidikan dialihkan ke daerah, pelajar Surabaya surati Jokowi

Merdeka.com - Sekitar 60 pelajar se Surabaya, perwakilan dari siswa-siswi SMP Negeri, SMA, SMK Negeri dan swasta, menemui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di kantornya Jalan Jimerto, Surabaya, Sabtu (26/3).

Tujuannya untuk menyampaikan aspirasi, dukungan kepada Risma dengan menulis surat aspirasi pelajar se-Surabaya. Nantinya surat sebanyak 33.130 itu akan dikirim ke Jakarta, ditujukan Presiden, isinya menolak pendidikan akan dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Salah satu siswa dari SMP Negeri 6 Surabaya Aryo Seno Bagaskoro, mengaku, surat aspirasi tersebut atas inisiatif dari masing-masing sekolah. Kemudian, sepakat melakukan pertemuan di Kantor Pemerintah Kota Surabaya, jika sudah terkumpul semuanya.

"Untuk mengumpulkan surat, kami saling komunikasi melalui media sosial maupun WA dan BBM. Setelah itu dikumpulkan ke Disdik (Dinas Pendidikan) Kota Surabaya," kata Aryo Seno Bagaskoro, Sabtu (26/3).

Dia menilai, jika pendidikan dikelola Pemerintah Provinsi, maka akan bisa menimbulkan kekhawatiran. Terutama, mengenai perubahan kebijakan.

"Saya rasa pendidikan yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya ini sudah baik, kenapa harus dialihkan. Takutnya, muncul kebijakan baru, justru tidak membantu, melainkan menyulitkan kami dan orangtua (wali murid)," terang dia.

Rencananya, sidang gugatan uji materi UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan pasal tentang peralihan SMA/SMK ke pemerintah provinsi diperkirakan akan dimulai dua minggu lagi di Mahkamah Konstitusi (MK).