Tolak People Power, FBR Tangsel Bilang 'Cuma Untungkan Pihak Tertentu'

Merdeka.com - Sejumlah kelompok masyarakat di Tangerang Selatan, menyerukan kembali, persatuan dan kesatuan bangsa pasca pemilihan umum serentak pada (17/4) kemarin.

Serta menghindari adanya gerakan perpecahan, yang membuat masyarakat bawah semakin terhimpit.

"Mari kita berkegiatan kembali, bekerja, berusaha, semampu kita secara maksimal. Jangan mau terpecah belah, dengan aksi-aksi yang menyesatkan," kata Panglima FBR Tangerang Selatan, Feri di Ciputat, Selasa (14/5).

Menurut dia, rencana aksi people power yang akan diselenggarakan pada (22/5), hanya membuat bangsa Indonesia terpecah belah.

Pasalnya, pelaksanaan Pemilu 2019, yang telah terselenggara sudah berjalan sesuai koridor. Masyarakat, diminta bersabar, untuk menunggu hasil keputusan resmi KPU.

"Pemilu sudah selesai dan berjalan lancar, sekarang kita tinggal menunggu keputusan dari KPU, bagaimana hasilnya kita terima. Kalau ada kekeliruan, juga sudah ada mekanismenya, ada prosesnya untuk melakukan gugatan ke MK. Jadi jangan mau atau ikut-ikutan yang tidak jelas," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, FBR Kota Tangerang Selatan, melakukan deklarasi penolakan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka dugaan sejumlah kecurangan yang terjadi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Yang sudah terjadi sudahlah, kita semua mengikuti Pilpres dan Pileg dengan baik, dengan transparansi dengan demokratis dan jujur adil," kata

Feri mengajak masyarakat untuk kembali pada kegiatannya masing-masing dibandingkan mengikuti people power.

People power, kata Feri juga dinilai menguntungkan pihak tertentu.

"Jangan lagi memprovokasi kepada masyarakat bahwa ini mengadakan people power yang notabenenya menguntungkan satu pihak. Kita mengecam kegiatan people power demi keutuhan, keamanan dan ketertiban NKRI," terangnya.

Isu people power kerap digaungkan politisi Amien Rais dan Eggi Sudjana terkait dugaan kecurangan Pemilu 2019.

People power (22/5), mendatang digelar bertepatan dengan pengumuman presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU RI.