Tolak revisi UU KPK, Jokowi perintahkan Menkum HAM surati DPR
![Tolak revisi UU KPK, Jokowi perintahkan Menkum HAM surati DPR](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2015/06/25/559364/540x270/tolak-revisi-uu-kpk-jokowi-perintahkan-menkum-ham-surati-dpr.jpg)
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap untuk menolak revisi Undang-Undang KPK. Jokowi telah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk mengirimkan surat resmi kepada DPR.
"Jadi saya mendengar Menkum HAM itu telah mengirimkan surat pada pimpinan DPR. Tapi saya belum lihat, jadi nanti cek aja," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6).
Pratikno menegaskan, tidak ada niatan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi UU KPK. Jokowi lebih mengutamakan fokus untuk merevisi KUHP dan KUHAP yang memang itu sudah menjadi agenda sangat lama yang harus segera diprioritaskan.
-
Mengapa tidak adanya Jokowi di Rakernas PDIP tidak dibahas secara khusus? "Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi," kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Mengapa Raja Juli Antoni berpendapat bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin yang tak tertandingi dalam hal sertifikasi tanah? Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat. Sehingga tidak satupun presiden di Indonesia hingga saat yang mampu menandingi prestasinya.
-
Mengapa Presiden Jokowi tidak akan menitipkan nama di kabinet pemerintahan selanjutnya? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kenapa tidak semua menteri hadir di Bukber Kabinet Jokowi? Sangat Terbatas Tak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Kenapa Menkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
"Hanya sayangnya sekarang ini kan sudah masuk prolegnas sebagaimana yang disampaikan DPR. Oleh karena itu presiden minta Menkum HAM untuk membicarakan dengan DPR. Nah makanya mungkin surat yang disampaikan menkumham berkaitan dengan itu," jelasnya.
Pada rapat paripurna Selasa (23/6) lalu, DPR secara resmi telah memasukkan revisi UU KPK dalam Program Legislasi Nasional 2015. Beberapa pasal yang menjadi sorotan untuk direvisi adalah terkait penyadapan dan pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/27/1724763319131-cv6cw.jpeg)
Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya![Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/21/1724239686166-0qqg2.jpeg)
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya![Jokowi Hormati Putusan DKPP Pecat Ketua KPU: Pemerintah Pastikan Pilkada 2024 Jujur dan Adil](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/4/1720087062325-p20h4.jpeg)
Adapun pemerintah memiliki waktu 7 hari untuk menerbitkan Keppres, usai putusan DKPP dibacakan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![Istana Telah Terima Draf Revisi UU TNI-Polri Pekan Lalu](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/13/1718264971122-kkpnv.jpeg)
Pemerintah akan mengkaji draf revisi UU inisiatif DPR itu sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres.
Baca Selengkapnya![Jokowi soal Surpres Pergantian Ketua KPU: Kalau Sudah Rampung, Kita Percepat](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/23/1721703321903-1xt2s.jpeg)
Jokowi berjanji akan mempercepat proses administrasi agar surpres pengganti Hasyim Asy'ari segera dikirim ke DPR.
Baca Selengkapnya![Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/4/18/1713423695572-16fpcg.jpeg)
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca Selengkapnya![Jokowi: Kinerja BPKP Bukan Untuk Cari Kesalahan, Justru Mencegah Penyimpangan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/22/1716355103496-b9deg.jpeg)
Tugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi
Baca Selengkapnya![Tok! Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/4/1704345547516-q5ogq.jpeg)
Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Baca Selengkapnya![Diumumkan Juni 2024, Jokowi Pastikan Pansel Capim KPK Diisi Tokoh Berintegritas](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/14/1715674160177-hsjl3.jpeg)
Jokowi mengaku baru menyiapkan nama-nama anggota Pansel Capim KPK.
Baca Selengkapnya