Follow
Tolak RUU KPK, Rhoma nyanyi 'miskin makin miskin, kaya makin kaya'
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Islam, Damai, Aman (Idaman) Rhoma Irama menanggapi rencana Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam acara deklarasi nasional partainya di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Namun Rhoma menanggapinya dengan sebuah lagu ciptaannya berjudul 'Indonesia'.
Sebelum melantunkan lagu, Raja dangdut itu mengatakan pihaknya menolak segala bentuk pelemahan terhadap lembaga antirasuah, termasuk dengan merevisi UU KPK.
"Partai Idaman sangat konsen untuk penegakan pemberantasan korupsi, wacana yang beredar wacana pelemahan terhadap KPK, terus terang Partai Idaman menolak keras pelemahan terhadap KPK," ungkap Rhoma di Tugu Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (14/10).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Kenapa Prabowo bisa menganulir capim KPK? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan, Presiden Prabowo Subianto punya wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (5/11).
-
Siapa yang ingin mundur dari KPK? 'Da seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan. itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri,' kata dia.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Siapa yang punya wewenang untuk melanjut atau menganulir Capim KPK? 'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
Lanjut Rhoma, KPK selama ini sudah membuktikan perannya dalam pemberantasan korupsi. Publik pun aktif membela saat KPK hendak dilemahkan dengan berbagai cara.
"Karena KPK yang selama ini dibuktikan oleh rakyat paling efektif untuk menyapu para koruptor. Kami bertekad membersihkan praktik korupsi dari bumi Indonesia," tegasnya.
Selanjutnya, Rhoma menyanyikan lagu berjudul 'Indonesia' sebagai sikap penolakan RUU KPK untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Berikut sepenggal lirik lagu Indonesia;
Hijau merimbuni daratannya
Biru lautan di sekelilingnya
Itulah negeri Indonesia
Negeri yang subur serta kaya raya
Seluruh harta kekayaan negara
Hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya
Namun hatiku selalu bertanya-tanya
Mengapa kehidupan tidak merata
Yang kaya makin kaya
Yang miskin makin miskin
Yang kaya makin kaya
Yang miskin makin miskin
Masih banyak orang hidup dalam kemiskinan
Sementara ada yang hidupnya berlebihan
Jangan dibiarkan adanya jurang pemisah
Yang makin menganga antara miskin dan kaya
Bukankah cita-cita bangsa
Mencapai negeri makmur sentosa
Selama korupsi semakin menjadi-jadi
Jangan diharapkan adanya pemerataan
Hapuskan korupsi di segala birokrasi
Demi terciptanya kemakmuran yang merata
Bukankah cita-cita bangsa
Mencapai negeri makmur sentosa. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menko Polhukam Mahfud Md mengakui Revisi UU KPK melemahkan lembaga antirasuah. Namun, dia menegaskan tidak ikut dalam proses pembuatan regulasi itu.
Baca Selengkapnya
MA menyatakan menolak kasasi KPK terkait mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael dalam kasus kasus gratifikasi dan TPPU
Baca Selengkapnya
Namun, kata Kaesang, meloloskan RUU tersebut di parlemen juga menjadi PR besar.
Baca Selengkapnya
Megawati meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK karena tidak efektif memberantas korupsi.
Baca Selengkapnya
Masyarakat diimbau agar tidak perlu khawatir untuk bersikap kritis.
Baca Selengkapnya
Ganjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca Selengkapnya
Sejumlah aksi demonstrasi digelar di beberapa titik di Jakarta untuk menyuarakan penolakan RUU Pilkada akan disinyalir akan disahkan oleh DPR
Baca Selengkapnya
Selain rumah, MA juga meminta KPK mengembalikan uang bernilai ratusan juta rupiah kepada istri Rafael Alun.
Baca Selengkapnya
Reza mengatakan kehadirannya tidak mewakili kepentingan apapun.
Baca Selengkapnya
Pria kelahiran 5 Maret 1987 ini ikut turun ke jalan, berunjuk rasa di depan Gedung DPR menolak pengesahan RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Jokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca Selengkapnya
Aktor papan atas Reza Rahadian ikut turun ke jalan sampaikan orasi di depan gedung DPR RI.
Baca Selengkapnya