Tolak seragam PNS kemeja putih ala Jokowi, Ganjar siap disanksi

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap jika akan dipanggil oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penolakannya terhadap aturan pemakaian seragam putih hitam Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Kemendagri.

Aturan tentang pemakaian seragam di lingkungan PNS itu dituangkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 dan diterbitkan pada 22 Januari 2016 lalu.

"Tidak hanya sekadar UMKM, tapi kita juga bertanya kalau kita pakai seragam itu kinerja kita lebih baik enggak? Jangan-jangan kita malah mau pengadaan soal itu (seragam) lagi? Sekarang dengan batik kan kita enggak pengadaan soal itu lagi kan?" ucap Ganjar Pranowo usai menutup acara Seminar DPRD Terbuka dan Modern di Gedung Ghradika Bhakti Pradja, Kota Semarang, Jawa Tengah Kamis (11/2) petang tadi.

Pernyataan itupun ditimpali oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng Sri Puryono yang saat itu mendampingi Ganjar wawancara dengan wartawan; "Mboten (tidak ada pengadaan batik), beli sendiri-sendiri," jawab Sri Puryono menimpali pernyataan Ganjar.

"Beli sendiri-sendiri kan! Dan punya kesadaran itu. Dengan kesadaran itu. Gitu lho! Ini kita lagi mendorong ekonomi yang lagi sulit," ungkap Ganjar.

Ganjar menjamin dan meyakinkan masyarakat, jika tanpa seragam baru pelayanan Pemprov Jateng pasti akan lebik baik. "Dan pelayanan soal Jawa Tengah saya pastikan naik. Mesti lebih baik dan terbukti kita menggunakan teknologi informasi semuanya kita tidak melihat baju. Baju enggak terlalu pentinglah. Tapi kita menghormati. Senin kita tetap pakai seragam-seragam itu," tandasnya.

Ganjar mengaku siap jika sewaktu-waktu akan dipanggil dan berhadapan langsung dengan Biro Hukum Kemendagri terkait sikap penolakannya terhadap aturan pemakaian seragam PNS itu. Termasuk menyatakan kesiapannya jika harus diberi sanksi dan disekolahkan oleh Biro Hukum Kemendagri. "Ya enggak apa-apa. Saya siap disekolahkan. Saya siap disekolahkan. Saya akan ndaftar," tuturnya.

Ganjar bahkan mempertanyakan argumentasi kuat apakah yang mendasari diberlakukannya aturan pemakaian seragam putih hitam itu.

Lihat juga berita tentang Ganjar Pranowo di Liputan6.com

"Apa yang bisa memberikan satu argumentasi yang kuat berkait soal seragam itu dengan kinerja akan lebih baik? Atau saya balik pertanyaannya, kenapa sih harus pakai seragam?"tanyanya.

Ganjar menyatakan keberaniannya karena dirinya menganggap bahwa Pemprov Jateng mempunyai argumentasi yang kuat untuk menolak Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 tentang aturan penggunaan seragam itu.

"Apa kira-kira manfaat yang luar biasa? Pernah nggak dikatakan? Apa manfaatnya? Maka kalau itu mau diserahkan Biro Hukum saya siap untuk dipanggil Biro Hukum. Saya siap untuk menyampaikan dan saya kira argumentasi Pemprov kuat soal itu," pungkas Ganjar. (mdk/bal)