Tolak uji materi pasal kesusilaan, MK disebut pakar legalkan kaum LGBT
Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji materi mengenai pasal kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan tersebut mengundang reaksi pro dan kontra dari sebagian kalangan.
Menurut ahli hukum pidana, Suparji Ahmad penolakan uji materi oleh MK mengundang celah baru. Menurut Suparji, hingga saat ini masih ada kekosongan hukum yang mengatur tentang LGBT.
"Ada kekosongan hukum sehingga tak ada instrumen untuk menjerat mereka. Jadi kembali hal itu apa ada dasar hukumnya," ujar Suparji dalam sebuah diskusi, Jakarta Pusat, Sabtu (23/12).
-
Siapa hakim MK yang berbeda pendapat? Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra berbeda pendatan (dissenting opinion) terhadap putusan batas usia capres-cawapres 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah untuk maju di Pemilu 2024.
-
Apa yang diputuskan MK terkait sengketa Pileg PSI? Posisinya digantikan sementara Hakim Guntur Hamzah.'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Siapa yang mengomentari putusan MK? Kuasa Hukum Pasangan AMIN Bambang Widjojanto (BW) mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024.
-
Siapa yang mengajukan gugatan ke MK? Diketahui, ada 11 pihak yang menggugat aturan batas usia capres dan cawapres ke MK. Dengan sejumlah petitum.
Sementara itu, menyikapi penolakan uji materi Suparji berpendapat bukan berarti MK melegalkan adanya LGBT.
"Boleh dikatakan sebenarnya MK dengan alasan legal adalah seolah melakukan pembiaran terhadap LGBT tetapi bukan berarti melakukan legalisasi terhadap keberadaan LGBT," ucap Suparji.
Suparji menambahkan dalam hal ini, MK diharapkan terlibat, mengingat tindakan demikian bagi masyarakat Indonesia yang menganut budaya timur adalah tindakan yang menyimpang dengan norma yang berlaku di masyarakat.
"Seharusnya MK konsisten bahwa dulu pernah melakukan perluasan norma seharusnya ini juga karena bahwa faktanya cukup argumentatif adanya klausul untuk menyatakan itu sebagai sebuah perbuatan yang bertentangan moral dan etika," kata Suparji.
Oleh sebab itu, Suparji mendesak agar landasan hukum mengenai LGBT segera diatur. Hal ini penting dilakukan agar tindakan diskriminasi tidak melulu menyasar kaum LGBT hanya karena tidak ada landasan hukum. Apalagi, dia mengatakan LGBT merupakan pilihan orientasi seks ilegal.
"Jadi salah satu jalannya ya agar segera ditentukan langkahnya, sebenarnya ya LGBT itu jelas masih ilegal dan menyalahi fitrah manusia," ujar dia. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menambah syarat capres dan cawapres di UU Pemilu menuai kontroversi. MK dianggap tidak konsisten.
Baca SelengkapnyaArief mengingatka Indonesia memiliki ideologi Pancasila sehingga perkawinan sesama jenis tidak boleh dibairkan.
Baca SelengkapnyaGugatan batas usia capres cawapres dilayangkan PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah.
Baca SelengkapnyaMK membuat norma pengaturan baru tentang syarat pencalonan berdasarkan jumlah penduduk dan prosentase suara sah partai.
Baca SelengkapnyaKewenangan MK dalam pengujian peraturan perundang-undangan, hanya terbatas terhadap pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
Baca SelengkapnyaKedua pasal itu dapat mengeliminir keharusan para terpidana melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara untuk bisa nyaleg.
Baca SelengkapnyaPerludem mengkritik keras putusan MA yang dianggap gagal menafsirkan UU
Baca SelengkapnyaDalam amar putusannya, Hakim Suhartoyo bersama dengan delapan hakim MK menolak perkara nomor 141/PUU-XXI/2023
Baca SelengkapnyaBadan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU
Baca SelengkapnyaMK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.
Baca SelengkapnyaTiti menegaskan bahwa putusan MK tidak boleh disimpangi oleh semua pihak.
Baca SelengkapnyaGerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.
Baca Selengkapnya