Tolak UMP, buruh Makassar gugat Gubernur Sulsel ke PTUN

Merdeka.com - Massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI) Makassar mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di jl AP Pettarani, Kamis, (9/11). Di dalam kantor dinas, dewan pengupahan tengah menggelar sidang pleno penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Makassar. Mereka menolak nilai UMK diputuskan dalam sidang pleno sebelum proses gugatan Upah Minimum Propinsi (UMP) Sulsel di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar diputuskan.

Ketua eksekutif Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI) Kota Makassar Harmianto mengatakan, selama ini penentuan nilai UMK selalu mengacu pada UMP. Karena UMP Sulsel masih dalam proses gugatan, seharusnya penetapan UMK ditunda dulu sampai ada hasil akhir dari proses di PTUN.

Untuk diketahui, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo telah menetapkan nilai UMP Sulsel sekitar Rp 2,6 juta. Nilai ini sdikit meningkat dari setahun sebelumnya yang senilai Rp 2,4 juta.

"UMP itu ditolak karena upah sebesar itu masih tidak manusiawi bagi kelangsungan hidup buruh dan keluarganya, hanya bisa dipakai untuk bertahan hidup," ujar Harmianto.

UPM Sulsel ditetapkan hasil dari hitungan menyesuaikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional yakni 8 persen sekian. Padahal harusnya disesuaikan dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing. Dia menyebutkan, tingkat pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai 11 persen sehingga penentuan nilai upah minimumnya tentu harus lebih tinggi lagi. Karena itu, untuk UMK Makassar buruh minta Rp 2,8 juta atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,5 juta.

"Rabu kemarin kami dari beberapa federasi yang masukkan gugatan ke PTUN, menggugat Gubernur Sulsel mengenai penetapan UMP Sulsel sebesar Rp 2,6 juta lebih karena kami melihat banyak kejanggalan penghitungan upah itu. Makanya karena UMP tengah digugat, sedianya UMK juga jangan dulu ditetapkan," ucap Harmianto.

Aksi buruh ini yang berlangsung di depan kantor Disnaker Kota Makassar dipantau langsung Kapolsek Rappocini, Kompol Kodrat Muhammad Hartato. Sementara sidang pleno dewan pengupahan Kota Makassar masih terus berlanjut di lantai 3. (mdk/noe)