Follow
Tolak UN, cracker bajak 12 situs pemerintah
Merdeka.com - Penolakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) kembali muncul dan semakin panas. Baru-baru ini sebanyak 12 situs pendidikan milik pemerintah dan swasta dibajak oleh cracker.
Informasi yang dihimpun, Minggu (7/4), UN akan diselenggarakan pada Senin, 15 April 2013 hingga Kamis, 18 April 2013. Kemudian ada UN susulan yang digelar pada Senin, 22 April 2013 sampai Kamis, 25 April 2013.
Cracker yang membajak situs tersebut menilai UN bukan solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Tidak adil jika nilai ujian selama empat hari dari 12 tahun mengenyam pendidikan.
-
Bagaimana Pijar Sekolah hindari kecurangan di ujian? Risiko kecurangan pun tereliminir dengan fitur remote block, karena ketika siswa membuka tab selain ujian, maka akan terblokir secara otomatis.
-
Kenapa ANBK diganti dari Ujian Nasional? Beberapa tahun belakangan, Ujian Nasional atau UN sebagai penentu kelulusan sekolah telah diganti menjadi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK.
-
Apa yang dilakuin hacker di PDN Surabaya? Terbaru, Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 di Surabaya yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terkena ransomware. Akibatnya data-data yang berada di dalamnya terkunci.
-
Bagaimana cara memperbaiki kualitas pendidikan? Masdar menyerukan perlunya reformasi mendalam dalam struktur pendidikan dan regulasi etika sosial untuk memperbaiki kualitas Pendidikan.
-
Bagaimana cara ANBK menilai mutu pendidikan? Mengutip Kemendikbud, ANBK adalah program evaluasi yang diselenggarakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.
-
Kenapa hacker menyerang negara-negara tertentu? Laporan tersebut secara detail menjelaskan serangan-serangan yang dilakukan pemerintah dari Rusia, China, Iran, dan Korea Utara, serta beberapa kelompok peretas di wilayah Palestina dan peretas bayaran yang disewa negara-negara lain.
Cracker ini menuliskan pesan yang sama pada 12 situs yang dibajak. Berikut isi pesan yang muncul pada salah satu situs tersebut:
BAPAK PENGEN NINGKATIN MUTU PENDIDIKAN DENGAN UN ? BUKAN BEGITU CARANYA
UN HANYA ADA DI INDONESIA DAN HANYA DI INDONESIA , SETELAH 12 TAHUN DUDUK ,MENCORETI RIBUAN LEMBAR KOSONG ,BAPAK HANYA MELIHAT 4 HARI UNTUK 12 TAHUN , Festival Kami akan terus kami mulai jika peraturan ini makin labil dan membunuh kami ,INGAT PAK SEMUA SISWA PUNYA KEMAMPUAN YG TIDAK SAMA!>>capil.balikpapan.go.id,bkd.malangkab.go.id,situs-pendidikan.com and the next is ?? (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rombongan massa aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada mulai berdatangan ke Gedung MK.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya akun @bem_udayana memublikasikan postingan dengan judul "Politik Sayang Anak Ala Jokowi".
Baca Selengkapnya
Saat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama.
Baca Selengkapnya
Persoalan etika itu semakin diperparah dengan pengajaran akhlak di lembaga pendidikan yang cenderung verbal dan normatif.
Baca Selengkapnya
Dengan kenaikan PPN 12%, maka biaya operasional sekolah akan melonjak. Pupuslah harapan anak anak bangsa mampu bersaing dengan global.
Baca Selengkapnya
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo batal menyampaikan kuliah umum di Universitas Cendrawasih (Uncen) menyusul penolakan mahasiswa.
Baca Selengkapnya
BEM FISIP Unair sempat dibekukan pihak Dekanat imbas karangan bunga bernada satire ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Mendiktisaintek mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai bagian dari kebebasan akademik
Baca Selengkapnya
Civitas akademika Universitas Andalas (Unand) mengkritik penyimpangan di era pemerintahan Jokowi dengan menyampaikan manifesto bertajuk penyelamatan bangsa.
Baca Selengkapnya
Dewan Guru Besar UI menilai revisi UU Pilkada dapat menimbulkan sengketa antarlembaga tinggi, seperti MK versus DPR, yang akan merusak kehidupan bernegara.
Baca Selengkapnya
Kampus memiliki kebebasan akademik untuk menyuarakan pandangan mereka.
Baca Selengkapnya
Anies menilai sikap kritik dari civitas akademik sejalan dari apa yang selama ini disuarakan
Baca Selengkapnya