Tolak UU KPK dan RUU KUHP, Mahasiswa Gelar Demo Serentak di 13 Wilayah Jatim
Merdeka.com - Demonstrasi mahasiswa di 13 wilayah di Jawa Timur berlangsung serentak hari ini, Selasa (24/9). 12 wilayah diklaim polisi berlangsung secara kondusif dan hanya Malang yang diakui terjadi gesekan hingga menyebabkan 1 wartawan dan dua polisi terluka.
Evaluasi ini disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera. Ia menyatakan, demonstrasi yang digelar di 13 wilayah di Jawa Timur hari ini berlangsung cukup kondusif.
"Demontrasi mahasiswa dengan berbagai tuntutan seperti menolak RUU tentang pertanahan dan UU KPK, berjalan cukup kondusif," ungkapnya, Selasa (24/9).
-
Siapa yang mengapresiasi kesiapan Polda Jateng? Kesiapan Polda Jateng dalam menyambut Pemilu 2024 ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus NasDem tersebut menilai, penempatan personel kepolisian di tiap TPS dapat menjaga kondusifitas di lapangan.
-
Siapa yang mengapresiasi kerja KPU, Bawaslu, kepolisian, TNI di Jawa Timur? 'Untuk itu kami mengapresiasi kerja KPU, Bawaslu, kepolisian, TNI di Jawa Timur untuk terus menjaga pilkada di Jatim berjalan sukses dan berkualitas,' ungkapnya.
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Siapa yang apresiasi Polres Metro Jakbar? 'Kita apresiasi Polres Metro Jakarta Barat yang bekerja dengan sangat sigap, tidak sampai 1x24 jam setelah viral, semua pelaku langsung diamankan. Ini bagus, mereka memang harus ditindak tegas. Karena dari dulu, kasus tawuran ini enggak selesai-selesai, malah makin berani dan nekat.'
-
Apa yang dilakukan Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Bagaimana polisi menanggapi demo buruh? Polisi saat ini sudah melakukan rekayasa lalu lintas. Adapun, exit tol Cikarang dialihkan ke exit tol lain seperti Bekasi Barat maupun Cibitung.
Namun ia mengakui jika hanya demonstrasi di Malang saja yang sempat terjadi gesekan. Penyebabnya, saat perwakilan demo diizinkan hanya 23 orang, namun para pendemo tersebut menginginkan semuanya.
"Di Malang gesekan sedikit. Kapolda sampaikan terimakasih kepada masyarakat ikut menjaga situasi di Jawa Timur. Biasa fluktuatif itu, ada dorong-dorongan, ada keinginan untuk masuk ke DPR secara keseluruhan tetapi memang tidak diperbolehkan secara keseluruhan. Kita hanya membatasi 23 orang," tambahnya.
Dikonfirmasi mengenai korban dalam insiden demo di Malang, Barung menyatakan ada satu wartawan, dan anggota Shabara serta intel yang terluka. Namun, ke tiga korban itu diakuinya hanya menderita luka ringan. "Hanya lecet-lecet saja. Dari mahasiswa tidak ada," ungkapnya.
Berikut data jumlah serta aspirasi demonstrasi yang berlangsung di beberapa wilayah di Jawa Timur versi polisi:
1. Jember, 200 orang, tolak UU KPK, kondusif
2. Ponorogo, 100 orang, tolak RUU KPK dan RUU pertanahan, kondusif
3. Kediri Kota, 800 orang, Tolak RUU KPK, kondusif
4. Bangkalan, tolak RUU KPK
5. Blitar Kota, 100 orang, Tolak RUU KUHP dan RUU KPK, kondusif
6. Banyuwangi, 395 orang, tolak RUU agraria dan sengketa lahan, kondusif
7. Gresik, 70 orang, tolak RUU pertanahan dan RUU KUHP, kondusif
8. Lamongan, 300 orang, masalah pertanahan, kondusif
9. Pamekasan, 50 orang dukung KPK berantas koruptor; Aliansi BEM 20 orang, atasi anjloknya tembakau; dan 50 aliansi pemuda peduli rakyat tembakau; 20 orang PMII tolak RUU pertanahan
10. Malang Kota, tolak RUU KUHP, Minerba, pembebasan lahan, dan Tolak RUU KPK, situasi fluktuatif, ada gesekan, ada satu wartawan, anggota shabara dan intel terluka
11. Sidoarjo 400 orang, di Pengadilan Hubungan Industrial, kondusif
12. Pasuruan, 100 orang
13. Surabaya, 200 orang, pagi dan siang 200 orang di Gubernuran, tolak RUU KUHP dan RUU KPK, kondusif.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Bagaimana Pendapat Anda soal RUU KUHP? Klik di Sini!
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Di tengah gelombang aksi mahasiswa, Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja di sejumlah tempat di Kota Makassar.
Baca SelengkapnyaDemonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Jatim itu mengepung dan meminta paksa agar anggota dewan mau keluar dan menemui massa aksi.
Baca Selengkapnya“Menyiagakan 957 personel mengamankan dan melayani kegiatan pada unjuk rasa pada hari ini,” kata Kombes Susatyo
Baca SelengkapnyaPuluhan anggota BEM Korwil Jateng DIY berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Solo sekaligus Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, Senin (18/12) sore.
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaRibuan orang dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menentang upaya revisi UU Pilkada, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaDemonstrasi terkait RUU Pilkada di Semarang berakhir ricuh. Puluhan mahasiswa harus dirawat di rumah sakit dan puluhan lainnya ditahan polisi
Baca SelengkapnyaSaat aksi nanti, diklaim akan bergabung ribuan mahasiswa dari 50 kampus di berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaMereka meneriakkan yel-yel meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mundur dari jabatannya dan segera pulang ke kampung halaman Solo.
Baca SelengkapnyaMereka menuntut Kejati Banten bertindak netral dan tegas dalam menegakkan hukum di Provinsi Banten, terutama terkait pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKoalisi Mahasiswa Nasional Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda.
Baca SelengkapnyaMeski revisi UU Pilkada dibatalkan, ribuan mahasiswa di Surabaya tetap berunjuk rasa mengawal putusan MK hingga ditetapkan sebagai PKPU.
Baca Selengkapnya