Tolak UU KPK, Mahasiswa Blokir Jalan dan Kepung Gedung DPRD Ponorogo

Merdeka.com - Sebanyak 500-an mahasiswa se-Karesidenan Madiun melakukan aksi demonstrasi di DPRD Ponorogo. Dalam aksinya tersebut, mahasiswa sempat memblokir jalan raya dan mengepung kantor DPRD Ponorogo.

Para mahasiswa yang terlibat aksi ini berasal dari IAIN Ponorogo, Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Ponorogo, Sekolah Tinggi Kesehatan (Stikes), Politeknik Kesehatan (Poltekes) Malang di Ponorogo, Akafarma Sunan Giri, Universitas PGRI Madiun (Unipma) dan Universitas Merdeka (Unmer Merdeka).

Dalam orasinya, ratusan mahasiswa itu kecewa lantaran salah satu dari enam pengusul revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diketahui seorang anggota DPR RI dari Ponorogo.

"Kami kecewa. Karena salah satu inisiator RUU KPK adalah dari Ponorogo," kata korlap aksi, M. Amrullah Iqbal, Rabu (25/9).

Para demonstran itu pun menuntut agar DPR RI meninjau ulang pasal-pasal yang tidak pro dengan demokrasi. "Kami minta mereka agar meninjau ulang kembali. Termasuk Multazam yang menjadi inisiator. Agar tidak menyengsarakan rakyat," terang mahasiswa IAIN Ponorogo ini.

Tuntutan lain, kata dia, pemerintahan segera menuntaskan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Selain itu menghapuskan dan menuntaskan isu-isu diskriminasi dan rasisme di bumi Indonesia.

Mereka juga menuntut adanya forum perdamaian di tanah papua. Pasalnya hingga kini masih ada ricuh di bumi cendrawasih itu.

"Kami ingin semua tuntutan itu disetujui. Jika tidak kami akan turun lebih banyak lagi dan masih jika tuntutan belum dipenuhi, kawan-kawan ekskarisidenan jika perlu," jelasnya.

Nantinya, kata dia, diberikan waktu hingga 7 kali 24 jam. Jika tuntutan tidak dikonfirmasi akan dilakukan aksi kembali.

Sementara, ketua DPRD Ponorogo sementara, Sunarto mengatakan, jika dirinya dan 7 pimpinan fraksi yang ada sepakat mendukung apa yang diminta oleh pihak mahasiswa.

"Kami apresiasi kawan mahasiswa ini adalah sebagai bentuk penghormatan proses demokrasi, karena aspirasi itu bagian dari demokrasi," terangnya.

Dirinya juga menerima apresiasi dengan baik tuntutan para mahasiswa. Terkait partisipasi dari mahasiswa yang ingin melibatkan diri terkait proses yang ada di DPRD, dirinya juga mendukung.

"Hanya harus melihat peraturan yang ada. Kita juga harus mematuhi perundang-undangan," terangnya.

Aksi ini juga sempat menyebabkan jalur utama di Alun-Alun Ponorogo sempat dialihkan selama dua jam. Sebab, ratusan mahasiswa dari kampus di Karesidenan Ponorogo melakukan aksi blokir di jalan Alun-Alun Timur yang notabene merupakan jalur utama.

Aksi juga sempat ricuh. Ratusan mahasiswa terlihat melakukan aksi saling dorong mendorong antara petugas keamanan dan mahasiswa.